OJK: Perbankan di Sulsel Tumbuh Positif di Januari 2023

KAREBANUSA.COM, Makassar - Kepala OJK KR6 Sulampua, Darwisman, per Januari 2023, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif secara year on year (yoy).

Kinerja perbankan ini adalah Aset, dana pihak ketiga (DPK), dan Kredit. 

Aset mengalami pertumbuhan 6,12 persen, sedangkan DPK tumbuh 2,79 persen dan Kredit naik 7,82 persen.

"Ini berarti capaian di Sulsel sangat baik,” ujar Darwisman, Senin (20/3/2023).

Khusus kredit perbankan Sulsel, dibanding Januari 2022 sebesar Rp 128,32 persen, kini Januari 2023 mencapai Rp 138,35 triliun, yang terdiri dari kredit produktif Rp 74,89 triliun dan kredit konsumtif Rp 63,45 triliun.

Sementara tingkat Non Perfoarming Loan (NPL) Sulsel berada di posisi 2,73 persen. Ambang batasnya yakni lima persen. 

Angka ini cukup melegakan karena sudah turun jika dibanding Januari 2022 sebesar 3,45 persen.

NPL adalah ketika kondisi pinjaman dengan kondisi dari debitur gagal melakukan pembayaran yang sudah dijadwalkan untuk waktu tertentu. 

Selain itu, Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa pengertian NPL adalah kredit dengan kualitas kurang lancar atau macet.

Dalam kesempatan tersebut, Darwisman juga memaparkan 10 sektor kredit terbesar di Sulawesi Selatan.

“Yang terbesar adalah kredit sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 36,07 triliun dengan NPL 4,37 persen. Sementara untuk NPL terbesar berada di sektor konstruksi sebesar 6,94 persen dari total kredit Rp 5,20 triliun,” jelas Darwisman.

Sementara itu, untuk penyaluran kredit hingga Januari 2023 terbesar di Makassar yakni Rp 73,73 triliun. Disusul Parepare Rp 7,67 triliun, dan Palopo Rp 5,94 triliun.

“Kemudian Bulukumba Rp  4,31 triliun dan Bone Rp 4,29 triliun,” tambah Darwisman.

Sementara kredit bermasalah atau NPL juga terbesar di Makassar yakni 3,33 persen.

Darwisman sempat menyoroti cukup tingginya NPL di dua kabupaten di Sulsel yakni Sidrap dan Wajo. “Sidrap mencapai 3,12 persen dan wajo 3,04 persen,” ujarnya.

Berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan kredit dengan share tertinggi yakni sektor perdagangan 26,07 persen (5,26 persen tahun ke tahun), sektor petanian, perburuan dan kehutanan 7,75 persen (25,46 persen tahun ke tahun). 

“Untuk Sulsel yang sarat industri perikanan, akan kita genjot lagi karena Indonesia negara maritim. Selayaknya, pertumbuhan kredit di sektor perikanan juga tinggi,” jelas Darwisman.

Untuk kemajuan UMKM, Darwisman menyebutkan perlu mempopulerkan kredit usaha mikro. Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh 10,99 persen tahun ke tahun menjadi Rp 54,47 triliun. 

Berarti, usaha mikro di Sulsel mulai menggeliat.

“OJK juga memberikan pelatihan kepada mereka, misal untuk industri makanan, kita beri pelatihan packaging dan foto produk,” lengkap Darwisman.

Untuk kredit restrukturisasi, Bank Umum di posisi Januari 2023 sebesar Rp 17,46 triliun. Posisi ini turun sebesar Rp 6,70 triliun atau mengalami penurunan 27,73 persen.

Penurunan kredit restrukturisasi sebagian besar terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan pemulihan perekonomian wilayah Sulawesi Selatan semakin membaik.

Sementara untuk industri pasar memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi di masa pandemi ini. 

Ada 312.948 rekening akan produk pasar modal seperti saham, reksadana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Ini berarti ketahanan ekonomi Sulsel cukup tahan selama pandemi.

Untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB), kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset tumbuh 8,68 persen yoy menjadi Rp1,28 triliun. 

Begitu pula dengan piutang pembiayaan yang juga tumbuh 15,58 persen yoy menjadi Rp 15,58 triliun.

Selain memantau perkembangan ekonomi, OJK juga bertugas melindungi konsumen. Selama 2022 dari  Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ada 573 pengaduan yang masuk.

Untuk perlindungan konsumen OJK membuka whatsapp 081-157-157-157. Selain  itu OJK terus melakukan sosialisasi ke mahasiswa, sekolah, dll. Ada 1000 mahasiswa duta literasi keuangan yang dilatih OJK.

Ada pula kunjungan ke pesantren dan ke pemerintah daerah demi pendidikan literasi keuangan.(*)