Kedaulatan AI Dorong Transformasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

KAREBANUSA.COM, Jakarta - Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) semakin diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. 

Dengan tingkat adopsi AI yang tinggi di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi ini. 

Data Oliver Wyman 2023 menunjukkan bahwa meskipun baru 13 persen bisnis di Indonesia yang berada pada tahap adopsi AI tingkat lanjut, lebih dari 80 persen perusahaan telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.

Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), AI diperkirakan akan menyumbang hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, setara dengan peningkatan 1,2 persen PDB global per tahun. 

Sementara itu, laporan PwC memperkirakan dampak AI bisa mencapai USD 15,7 triliun. 

World Economic Forum (WEF) menyoroti AI sebagai elemen kunci Revolusi Industri 4.0, sementara Bank Dunia menilai AI berperan dalam mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi di sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Lantas, bagaimana peran kedaulatan AI untuk memberdayakan Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? 

Pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam diskusi panel bertajuk “Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 FORWAT.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai sector. Ada Adrian Lesmono (Country Consumer Business Lead NVIDIA), Sri Safitri (Sekjen Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial/KORIKA), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital CELIOS), dan Insaf Albert Tarigan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), dan Ardhi Suryadi (Wakil Pemimpin Redaksi Detik) sebagai moderator.

Adrian Lesmono mengatakan bahwa kedaulatan AI bukan lagi wacana. Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. 

"Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital," ucapnya.

Penerapan AI di Indonesia perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Upaya ini mulai dilakukan, salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) yang bertujuan menjembatani kesenjangan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik. 

Sri Safitri, Sekjen Partnership (KORIKA) menyampaikan, Meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

“Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.

Sementara itu, Nailul Huda menambahkan, adopsi AI yang tumbuh pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi. 

"Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 

Pemerintah berperan strategis dalam mendorong pengembangan AI di tingkat nasional, melalui regulasi yang mengatur AI dan tata kelolanya guna memaksimalkan manfaat besar AI sekaligus meminimalkan resikonya.

Diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Insaf Albert Tarigan.

"Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama." 

"Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia," tutur Insaf Albert.

Di Indonesia sendiri, penguatan kedaulatan AI eloknya dilakukan dengan mendorong lebih banyak sektor beralih dari fase Taker ke fase Shaper dan Maker. 

Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) tidak hanya memanfaatkan AI untuk bisnis seperti peningkatan layanan pelanggan dan kinerja jaringan, tetapi juga aktif membangun ekosistem AI inklusif melalui pengembangan talenta, pelatihan, serta kolaborasi strategis demi pemerataan akses teknologi AI di berbagai sektor.

Selain Indosat yang telah mengadopsi teknologi AI melalui berbagai inovasi seperti Sahabat-AI, Indosat AI Experience Center, dan Digital Intelligence Operation Center (DIOC), sejumlah perusahaan lain juga turut memanfaatkan AI. 

GoTo, misalnya, menggunakan AI untuk mempersonalisasi preferensi pelanggan dan memprediksi permintaan. Sementara itu, Kata.ai mengembangkan solusi AI untuk menciptakan interaksi pelanggan melalui percakapan otomatis. 

Di sektor pemerintahan, teknologi AI juga mulai umum digunakan, antara lain untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten oleh Komdigi.

Dengan terselenggaranya diskusi panel ini, menjadi momentum positif untuk mendorong pemahaman strategis tentang peran AI dalam pertumbuhan ekonomi, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta mempererat jejaring kolaboratif demi membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(*)