Belanja Negara di Sulsel Capai Rp 54,09 Triliun, Terealisasi 95,6 Persen dari Pagu

KAREBANUSA.COM, Makassar – Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Selatan. 

Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, kinerja APBN di wilayah ini menunjukkan capaian yang solid, baik dari sisi pendapatan negara, belanja produktif, maupun transfer ke daerah yang menjaga pemerataan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulsel yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (26/1/2026). Paparan kinerja juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp 54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung berbagai fungsi, mulai dari pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial dan lingkungan hidup.

Pendapatan Negara Tetap Solid

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp 15,7 triliun atau 92,52 persen dari target. 

Penerimaan perpajakan menyumbang Rp 11,3 triliun atau 84,59 persen dari target, yang didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 4,9 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp 5,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai justru melampaui target dengan realisasi Rp 392,7 miliar atau 122,33 persen. 

Kinerja positif juga terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi Rp 4,0 triliun atau 121,89 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Belanja Produktif dan Tepat Sasaran

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi Rp 22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai sebesar Rp 10,9 triliun, belanja barang Rp 9,1 triliun, belanja modal Rp 2,8 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp 101,1 miliar.

Belanja modal antara lain digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis seperti Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin Makassar.

Transfer ke Daerah Jaga Pemerataan

Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 terealisasi Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu. 

Penyaluran TKD berlangsung merata di seluruh kabupaten/kota, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp21,1 triliun atau 98,47 persen. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp789,7 miliar, DAK Nonfisik Rp6,3 triliun, Dana Desa Rp1,8 triliun, serta Dana Insentif Fiskal yang tersalurkan penuh sebesar Rp281,0 miliar.

Dampak Nyata ke Masyarakat

Sepanjang 2025, belanja APBN juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1.477.131 penerima manfaat di 24 kabupaten/kota. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.

Selain itu, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, mendukung pembangunan 16 Sekolah Rakyat, memperkuat 1.225 gerai Koperasi Merah Putih aktif, serta menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun.

APBN Terbukti Bekerja

Menutup Tahun Anggaran 2025, kinerja fiskal di Sulawesi Selatan dinilai tetap terjaga dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global. 

Belanja negara diarahkan secara produktif dan tepat sasaran, sementara sinergi pusat dan daerah terus diperkuat.

Pemerintah optimistis, dengan fondasi fiskal yang solid dan pemerataan pembangunan yang terjaga, APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Sulawesi Selatan.

(*)