Berikut Ini Kinerja APBN Sulawesi Selatan Sampai 31 Januari 2023

KAREBANUSA.COM, Makassar - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode sampai 31 Januari 2023, Jumat (24/2/2023).

Kinerja APBN ini dipaparkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 5,09 persen. 

Tingkat Kemiskinan meningkat dari 8,63 persen pada Maret 2022 menjadi 8,66 persen pada September 2022. 

Tingkat pengangguran menurun dari 5,75 persen pada Februari 2022 menjadi 4,51 persen pada Agustus 2022. 

Indeks Pembangunan Manusia meningkat jika dibandingkan tahun lalu, menjadi 72,82 persen.

Inflasi

Tren inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel cenderung sama dengan tren inflasi Nasional. Pada Januari

2023, gabungan 5 kota di Sulsel mengalami inflasi sebesar 5,83 persen. 

Tingkat inflasi month to month (mtm) Januari 2023 mencatat inflasi 0,63 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,63 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Januari 2023 antara lain bensin, angkutan udara, beras, telur ayam ras, ikan cakalang/ikan sisik, tomat, rokok kretek filter, ikan bandeng/ikan bolu, kue kering berminyak, tarif kendaraan roda 2 online, tempe, ikan layang/ikan benggol, sabun detergen bubuk/cair, kangkung, dan bawang merah.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Persentase pertumbuhan PDRB Sulsel dalam 1 dekade sampai 2021 konsisten lebih tinggi dibandingkan Nasional. 

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulsel tetap bertumbuh, mencapai 5,09 persen, hanya saja lebih rendah dibandingkan pertumbuhan secara Nasional yang mencapai 5,31 persen. 

Ekonomi Sulawesi Selatan pasca pandemi Covid-19 terus tumbuh positif. PDRB per kapita Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp 65,59 juta, sedangkan Nasional sebesar Rp 71,03 juta.

Ekspor – Impor

Per Januari 2023, ekspor tercatat sebesar USD 232,68 juta (tumbuh 47,19 persen yoy), sedangkan impor

tercatat sebesar USD 115,67 juta (tumbuh 110,10 persen yoy). Sehingga Neraca Perdagangan mencapai USD 117,01 juta. 

Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-36, melebihi rekor surplus nasional pada angka bulan ke-31.

Nikel adalah komoditi yang mendominasi ekspor dari Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat ekspor sebesar USD 119,51 juta, sedangkan komoditi dominan pada impor adalah Gandum sebesar USD 30,41 juta. 

Negara tujuan ekspor terbesar adalah Jepang dengan ekspor mencapai USD125,00 juta, dan negara asal impor terbesar adalah Thailand sebesar USD28,85 juta.

Realisasi Pendapatan

Penerimaan Dalam Negeri mencapai 49,31 persen yang disumbang oleh Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp 1,15 triliun dari target yang ditetapkan. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 17,08 persen, namun demikian penerimaan BLU baru mencapai 0,04 persen dari target yang ditetapkan.

Pajak

Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp 12,83 Triliun lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 sebesar Rp 10,63 Triliun. 

Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik. Realisasi sampai 31 Januari 2023 mencapai Rp 1,10 triliun atau 8,9 persen. 

Kinerja penerimaan pajak yang baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan Desember sejalan dengan libur Nataru serta dampak implementasi UU HPP.

Pendapatan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 46,59 persen disebabkan oleh PPh mengalami growth yang cukup bagus, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan.

Selain PPh Pasal 25/29 Badan, setoran PPh Final dari program PPS juga berkontribusiatas realisasi penerimaan Jenis Pajak Pajak Penghasilan (PPh) hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian.

Bea Cukai

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai sebesar Rp 15,22 miliar atau 3,39 persen diantaranya dipengaruhi oleh:

- Kebijakan penyesuaian tarif CHT;

- Kenaikan harga dan volume komoditas ekspor berupa Palm Kernel Shell; dan

- Realisasi impor gula, 

Dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

- Cukai Rp 2,02 miliar

- Bea Masuk Rp 9,39 miliar

- Bea Keluar Rp 3,81 miliar

Selain berperan sebagai community protector, Cukai juga berperan sebagai penerimaan dan meningkat melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur). 

Kegiatan penindakan yang terkait dengan ketentuan cukai per Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Penindakan mencapai 58 penindakan dengan perkiraan Nilai BHP sebesar Rp 2,37 miliar;

- Penindakan terbesar (82,76 persen) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (rokok);

- Penindakan HT tumbuh 20 persen atau mencapai 1,77 juta batang.

PNBP

Realisasi PNBP per Januari 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp 82,29 miliar, tumbuh 17,08 persen dibandingkan tahun 2022 dengan rincian: PNBP Lainnya Rp 81,60 miliar dan PNBP BLU Rp 700 Juta.

Sampai dengan 31 Januari 2023 realisasi penerimaan hanya pada akun Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan lain-lain dengan total penerimaan sejumlah Rp 695 Juta, yakni sebesar 0,04 persen dari target tahunan. 

Share Realisasi Penerimaan BLUD Sulsel terhadap Nasional sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar 0,17 persen.

Realisasi Belanja

Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 19,84 persen disebabkan oleh kenaikan pada semua jenis belanja. 

Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Selain itu juga karena adanya proses lelang yang lebih baik, khususnya pada Kementerian PUPR.

TKD terkontraksi -11,02 persen dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya akan mulai salur di bulan Februari 2023.

Perkembangan Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 2,86 Triliun atau 5,47 persen dari total pagu sebesar Rp 52,24 Triliun, kontraksi 5,53 persen dari tahun sebelumnya.

- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 0,65 Triliun (2,86 persen dari pagu) tumbuh 19,84 persen dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 436,67 miliar (4,96 persen dari pagu), tumbuh -1,19 persen

2. Belanja Barang Rp 105,50 miliar (1,23 persen dari pagu), tumbuh 32,56 persen

3. Belanja Modal Rp 97,51 miliar (1,92 persen dari pagu), tumbuh 462,16 persen

4. Belanja Bansos Rp 6,07 miliar (8,06 persen dari pagu), lebih baik dari tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi

- Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp 2,21 triliun (7,46 persen dari pagu), kontraksi 11,02 persen, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Rp70,70 Miliar (7,45 persen dari pagu) tumbuh 63,19 persen

2. Dana Alokasi Umum Rp2,14 Triliun (11,64 persen dari pagu), kontraksi 12,34 persen

3. Jenis transfer lainnya belum ada realisasi

Berdasarkan informasi dari Pemda, beberapa desa di wilayah Sulawesi Selatan telah siap salur, namun pagu dana desa belum ditetapkan oleh DJPK.

Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 1,99 miliar untuk 443 debitur.

Kabupaten Wajo menyalurkan pembiayaan UMi terbesar serta berkontribusi terhadap penyaluran KUR Sulsel sebesar 15,29 persen. 

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) merupakan penyalur pembiayaan UMi terbesar di Sulsel yang berkontribusi sebesar 49,53 persen. 

Belum terdapat penyaluran KUR di Sulsel untuk periode bulan Januari 2023. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait Pedoman Pelaksanaan KUR baru terbit pada tanggal 25 Januari 2023.

Secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan menunjukkan data yang menggembirakan. 

Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023. Kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik. Penerimaan APBN tumbuh signifikan dibandingkan awal tahun 2023 yang menandakan pergerakan dan pemulihan ekonomi pasca COVID19. 

Pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan belanja K/L pada APBN 2023 dibandingkan awal tahun 2022, namun hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan belanja TKD yang masih menunggu aturan pelaksanaan.

APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).(*)