DPM-PTSP Makassar Raih Predikat WBK dari KemenPAN-RB, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan WBK diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Predikat WBK merupakan pengakuan bagi instansi pemerintah yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas terus dilakukan untuk mendorong birokrasi yang berdampak, transparan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan bahwa penghargaan SAKIP dan Zona Integritas Tahun 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih dan menyebut pencapaian tersebut sebagai tonggak sejarah bagi instansi yang dipimpinnya.

Ia mengatakan keberhasilan meraih predikat WBK tidak terlepas dari dukungan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang terus menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas dan profesional.

Mario menegaskan bahwa predikat WBK bukanlah akhir dari upaya reformasi birokrasi, melainkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar semakin cepat, transparan, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Mario juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, serta masyarakat yang turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, Mario Said didampingi oleh Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Firman Wahab serta Fungsional Penata Perizinan Aan Koneri.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, proses pembangunan Zona Integritas turut melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta perangkat daerah teknis terkait.

Keterlibatan unsur pengawasan dan penguatan kelembagaan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.