Pemkot Makassar dan Kalla Land Percepat Jalan Alternatif Dr Leimena, Pembebasan Lahan Capai 60 Persen

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Pembangunan jalan alternatif Dr Leimena yang menghubungkan Kecamatan Manggala, Tamalanrea, dan Panakkukang di Makassar terus menunjukkan progres signifikan sebagai solusi mengurai kemacetan dalam kota.

Proyek ini dirancang tidak hanya sebagai akses penghubung antarwilayah, tetapi juga bagian dari strategi penataan kawasan berkembang di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Land & Property kini mengakselerasi tahapan krusial, khususnya pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 60 persen.

Percepatan dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pembebasan lahan pada Juli 2026, sehingga seluruh aspek legalitas proyek dapat dinyatakan “clean and clear” pada Oktober 2026 sebelum diserahkan ke pemerintah kota.

Chief Executive Officer Kalla Land & Property, Ricky Theodores, menjelaskan bahwa proyek jalan alternatif Riverside ini memiliki panjang sekitar 1,3 kilometer di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare.

"Kami menargetkan pembebasan lahan selesai bulan Juli, sehingga pada Oktober seluruh legalitas sudah 'clean and clear' sebelum diserahkan ke pemerintah kota," jelas Ricky.

Jalan alternatif ini diproyeksikan menjadi solusi konkret atas meningkatnya mobilitas warga seiring pesatnya pembangunan kawasan hunian baru di wilayah tersebut.

Tercatat sedikitnya empat klaster perumahan dengan total sekitar 600 unit rumah tengah dikembangkan, yang berpotensi meningkatkan volume lalu lintas dalam waktu dekat.

Secara perencanaan, proyek ini juga telah tercantum dalam data Badan Pertanahan Nasional serta dokumen AMDAL kawasan, sehingga memiliki dasar legal yang kuat untuk direalisasikan.

Dukungan lintas sektor juga terus mengalir melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang guna memastikan kesesuaian dengan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang.

"Kami sudah menyampaikan rencana ini di BBWS Pompengan dihadiri Dinas PU dan Dinas Tata Ruang. Mereka (pihak BBWS Pompengan) akan melihat detail sinkronisasi tapi pada dasarnya mereka mendukung," pungkasnya.

Rapat monitoring proyek tersebut digelar di Balai Kota Makassar bersama Wali Kota Munafri Arifuddin pada Kamis (9/4/2026).

Dalam rapat itu, Munafri menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurai kemacetan di Jalan Antang Raya.

"Disampaikan saja apa yang menjadi persoalannya, apa yang dibutuhkan. Pemerintah siap support untuk percepatan," ujarnya.

Munafri yang akrab disapa Appi juga memastikan bahwa pemerintah kota siap langsung melakukan pengerjaan fisik setelah proses penyerahan lahan rampung.

"Yang penting sudah diserahkan ke Pemkot, kita langsung masuk. Ini penting sekali, karena kalau tembus, akses di sana akan jauh lebih nyaman," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek tata ruang, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan sekitar proyek.

"RTH, supaya jangan semuanya lagi langsung jadi ruko lagi semua samping," tambahnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.