APBN Sulawesi Selatan Tumbuh Positif, Belanja Negara Capai Rp20,73 Triliun hingga Mei 2026

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 hingga posisi 31 Mei 2026. 

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, APBN terus menunjukkan perannya sebagai instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jumat (19/6/2026), realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan anggaran yang terus meningkat menunjukkan Sulawesi Selatan memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," demikian disampaikan dalam rilis Kementerian Keuangan.

Pendapatan Negara Capai Rp6,03 Triliun

Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target.

Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target Rp14,37 triliun. 

Penerimaan tersebut didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp2,22 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun. Kontributor utama berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp8,66 Triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan mencapai Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun.

Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,10 triliun atau 44,20 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.

Belanja barang mencapai Rp 2,42 triliun atau 26 persen dari pagu dan digunakan untuk mendukung operasional 754 satuan kerja dari 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara belanja modal mencapai Rp1,12 triliun atau 29,75 persen dari pagu. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah, termasuk ruas Watampone-Pompanua-Tarumpakae, Makassar-Maros hingga pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.

Transfer ke Daerah Capai Rp12,07 Triliun

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,72 triliun atau 48,28 persen dari pagu. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, hingga pendanaan kelurahan.

Sementara Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp413,22 miliar atau 24 persen dari pagu Rp1,72 triliun. 

Dana tersebut digunakan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), serta pemberdayaan masyarakat.

Program Pemerintah Beri Dampak Nyata

Berbagai program pemerintah pusat juga terus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten dan kota.

Selain itu, sebanyak 3.074 Koperasi Merah Putih telah memiliki NPWP dan menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp362,84 juta melalui 28.632 transaksi.

Di sektor pendidikan, telah direalisasikan 16 Sekolah Rakyat dengan total 1.750 siswa. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu anggaran Rp1,75 triliun.

Sementara pada sektor pertanian, program ketahanan pangan menghasilkan produksi padi mencapai 5.399.174 ton dari lahan sawah seluas 1.038.231 hektare.

Penyaluran KUR dan FLPP Dorong Ekonomi

Dukungan terhadap sektor produktif juga ditunjukkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur, dengan subsidi bunga mencapai Rp683,23 miliar.

Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, sehingga membuka peluang usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu pembiayaan 5.292 unit rumah dengan nilai mencapai Rp689,80 miliar.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa hingga akhir Mei 2026, APBN terus bekerja sebagai instrumen penting dalam menjaga optimisme perekonomian Sulawesi Selatan. Dukungan belanja negara, transfer ke daerah, dan pembiayaan sektor produktif menjadi fondasi utama dalam menggerakkan ekonomi, memperkuat pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

(*)