Belanja Negara di Sulsel Tembus Rp36,34 Triliun hingga Agustus 2026

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan peningkatan, dengan realisasi belanja negara mencapai Rp 36,34 triliun.

Angka tersebut tumbuh 11,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 dan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi serta pembangunan di Sulawesi Selatan.

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9/2026).

Dalam pemaparan tersebut, kondisi ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 mencatat pertumbuhan 5,59 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Neraca perdagangan Sulawesi Selatan pada Agustus 2026 juga masih mencatat surplus sebesar US$72,07 juta, sementara inflasi tercatat 0,14 persen secara month-to-month (m-to-m), 2,86 persen secara year-on-year (y-on-y), dan 2,51 persen secara year-to-date (y-to-d).

Kinerja APBN Sulawesi Selatan sepanjang periode tersebut ditopang oleh penerimaan negara dan belanja negara yang terus berjalan di berbagai sektor.

Penerimaan Negara

Dari sisi perpajakan, penerimaan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun.

Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta penerimaan pajak lainnya minus Rp32,74 miliar.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar.

Realisasi tersebut berasal dari Bea Masuk sebesar Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun.

PNBP tersebut terdiri atas PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp948,09 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat Rp 15,88 Triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun.

Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai mencapai Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.

Belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja modal mencapai Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp 4,29 triliun.

Belanja modal tersebut antara lain digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, dan ODHIV telah mencapai Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp 24,87 miliar.

Transfer ke Daerah Capai Rp20,46 Triliun

Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 terealisasi Rp 20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun.

Penyaluran TKD mencakup sejumlah komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa.

DBH memiliki pagu Rp 794,76 miliar dengan realisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen yang digunakan antara lain untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

DAU memiliki pagu Rp 19,13 triliun dengan realisasi Rp 14,39 triliun atau 75,23 persen yang digunakan untuk belanja pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.

Sementara itu, DAK Fisik dengan pagu Rp290,58 miliar baru terealisasi Rp88 miliar atau 30,28 persen untuk mendukung rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.

DAK Nonfisik memiliki pagu Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp4,70 triliun atau 75,02 persen yang digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).

Adapun Dana Desa memiliki pagu Rp1,72 triliun dengan realisasi Rp676,79 miliar atau 39,31 persen.

Dana Desa tersebut digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.

Belanja APBN Menyentuh Berbagai Sektor

Jika dilihat berdasarkan fungsi, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 antara lain mencakup fungsi pelayanan umum sebesar Rp21,08 triliun.

Fungsi pendidikan mencapai Rp5,06 triliun, ketertiban dan keamanan Rp2,99 triliun, pertahanan Rp2,40 triliun, serta fungsi ekonomi Rp2,33 triliun.

Sementara itu, fungsi kesehatan terealisasi Rp1,28 triliun, agama Rp474,90 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp404,53 miliar, perlindungan lingkungan hidup Rp242,48 miliar, serta perlindungan sosial Rp61,92 miliar.

Dari sisi program yang berdampak langsung kepada masyarakat, APBN antara lain mendukung penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.

Dukungan juga diberikan melalui penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 koperasi dengan NPWP atau 2.517 koperasi dengan NIB, yang mencatat dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.

Di bidang pendidikan, terdapat 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, sementara pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru mendapat pagu Rp1,79 triliun dengan realisasi Rp1,47 triliun.

Pada sektor ketahanan pangan, produksi padi tercatat sebanyak 5.466.592 ton dari lahan sawah seluas 1.041.701 hektare.

Dukungan terhadap sektor usaha juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun.

Penyaluran KUR tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya.

Sementara itu, dukungan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah disalurkan untuk 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun.

Rangkaian realisasi tersebut menunjukkan bagaimana belanja APBN di Sulawesi Selatan dialokasikan melalui berbagai fungsi pemerintahan dan program yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembiayaan usaha, hingga perumahan.

Kinerja APBN Sulawesi Selatan sebelumnya juga dipantau secara berkala oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan melalui publikasi Kinerja APBN Anging Mammiri.

(*)