Munafri Minta Camat-Lurah Makassar Stop Seremoni, Ukur Kerja dari Dampak ke Warga

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah menghentikan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial dan serapan anggaran.

Munafri menegaskan, keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah ke depan tidak boleh lagi diukur dari banyaknya program yang terlaksana, melainkan dari manfaat dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Munafri mendorong perubahan paradigma pemerintahan dari government, menuju governance, dan selanjutnya impactful governance.

"Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Munafri.

Menurut Munafri, perubahan paradigma tersebut harus diterapkan dalam pola kerja camat dan lurah sehari-hari, bukan sekadar menjadi istilah dalam konsep pemerintahan.

Pemerintah, kata dia, juga tidak boleh lagi hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi harus mampu menjadi orkestrator yang mempertemukan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya.

Keberhasilan Tak Cukup dari Serapan Anggaran

Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang dalam menilai keberhasilan sebuah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran tidak otomatis menunjukkan sebuah program berhasil.

"Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," tuturnya.

"Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya," sambung Appi.

Ia meminta setiap camat dan lurah memahami tujuan akhir dari program yang dijalankan di wilayah masing-masing.

Pertanyaan utama yang harus dijawab, kata Munafri, adalah perubahan apa yang dihasilkan sebuah program terhadap kehidupan masyarakat.

Warga Harus Jadi Co-Creator

Munafri juga meminta perubahan paradigma dilakukan dalam menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.

Masyarakat, kata dia, tidak boleh hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi harus dilibatkan sebagai co-creator dalam menciptakan solusi.

"Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.

Karena itu, camat dan lurah diminta tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memahami persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Pemimpin wilayah juga harus memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Munafri menilai, rutinitas datang ke kantor, menjalankan pekerjaan administratif, lalu pulang tidak cukup untuk seorang camat maupun lurah.

"Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat," imbuh ketua IKA FH Unhas itu.

Persoalan Sampah Tak Boleh Terhalang Batas Wilayah

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih berjalan secara sektoral.

Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antara kecamatan atau kelurahan.

Menurutnya, batas administratif tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur untuk membiarkan persoalan masyarakat.

"Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.

Munafri meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang terjadi di lapangan.

"Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah menjadi bagian penting dalam penerapan impactful governance di Kota Makassar.

Camat dan Lurah Dituntut Berintegritas dan Berinovasi

Perubahan paradigma pemerintahan, lanjut Munafri, juga harus diikuti perubahan budaya kerja aparatur.

Ia mengingatkan tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi.

Kepatuhan administratif harus berjalan bersama integritas, inovasi, dan akuntabilitas.

"Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana," sindir Wali Kota.

Munafri juga meminta pemimpin wilayah melahirkan inovasi yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, inovasi tersebut tidak boleh hanya menghasilkan kegiatan atau produk sebagai output.

"Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Program Harus Dipastikan Berkelanjutan

Selain inovasi, Munafri meminta camat dan lurah memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program.

Ia mengingatkan agar bantuan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses penyerahan, tetapi harus dipastikan pengelolaan dan manfaatnya.

Munafri mencontohkan bantuan kandang ayam yang diberikan kepada masyarakat.

Program tersebut, menurut dia, harus dirancang dengan jelas sejak awal, mulai dari pengelolaan bantuan, pemilihan penerima, pemanfaatan fasilitas hingga dampaknya terhadap ekonomi keluarga.

"Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan," terang Munafri.

Karena itu, setiap camat dan lurah diminta memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya.

Program pemerintah harus hadir sebagai solusi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.

Pelayanan Publik Harus Menghasilkan Public Value

Munafri mengatakan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga semakin tinggi.

Masyarakat, kata dia, tidak lagi hanya membutuhkan pelayanan administratif, tetapi menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah.

"Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya, lagi.

Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari tingkat wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Ia juga meminta camat dan lurah mengatur pekerjaan secara efektif agar kegiatan di wilayah dapat ditangani sejak pagi.

Dengan begitu, waktu berikutnya dapat digunakan untuk melakukan kontrol, evaluasi, serta memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.

"Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan," harapnya.

Munafri kembali mengingatkan camat dan lurah agar tidak berhenti pada pelaporan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan.

Evaluasi harus dilakukan untuk memastikan program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan," tuturnya.

Munafri menegaskan, penerapan impactful governance menjadi salah satu bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi cukup menghitung berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu mengukur seberapa besar perubahan yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.

Paradigma tersebut diminta diterjemahkan seluruh camat dan lurah dalam setiap pekerjaan di wilayah masing-masing.

"Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata," tukas Appi.

(*)