Perkuat Perlindungan Aset dan Kepastian Hukum, Pelindo Regional 4 Teken Kerja Sama dengan Tiga Kejati
KAREBANUSA.COM, Denpasar - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan dan perlindungan aset negara melalui kerja sama dengan tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang berlangsung di Bali, Jumat (13/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan," kata Akhirman.
"Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar .
Melalui perjanjian tersebut, Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memberikan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Pendampingan juga mencakup pemberian pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, serta tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Selain itu, ruang lingkup kerja sama meliputi pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan hukum terhadap kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, hingga upaya pencegahan korupsi.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan bisnis kepelabuhanan.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, yang menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Kejati, menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendukung program kerja badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Pelindo.
Dukungan tersebut terutama menyangkut perlindungan aset negara dan pelaksanaan berbagai aksi korporasi agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi.
Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pelindo Regional 4 dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Melalui pendampingan hukum Kejaksaan, Pelindo Regional 4 berharap pengelolaan aset dan pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan semakin terlindungi, sekaligus memperkuat kepastian hukum untuk mewujudkan operasional pelabuhan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
(*)
Tags: kejati Kepelabuhanan Pelindo Regional 4
Baca juga
- Pemkot Makassar Gelar CSR Expo 2026, Sejumlah Perusahaan Hadirkan Produk Pemberdayaan
- Direktur Keuangan Pelindo Berbagi Inspirasi kepada 125 Siswa SMAN 5 Makassar
- Pelindo Regional 4 Salurkan 40 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga di 8 Kelurahan Makassar
- Pelindo dan Pemprov Sulsel Perkuat Sinergi Sektor Kepelabuhanan
- Pelindo Regional 4 Salurkan Bantuan Material Bangunan untuk Korban Kebakaran di Makassar
