Suara Perempuan Berharga Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Pelajari Hal Ini

KAREBANUSA.COM, Makassar - Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa. Komisioner KPU, Viryan Azis mengatakan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. 

Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan. Ini sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi di 270 daerah di Indonnesia, pada 9 Desember 2020 besok. 

Ini adalah sebuah kenyataan 'suara perempuan berharga'. Berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal, dan lainnya.

Karenanya, SPAK Indonesia menyerukan, "Perempuan, jangan takut membuat pilihan yang benar!"

Kriteria calon yang jadi pilihan yaitu siap memajukan daerahnya dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa,membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lainnya di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.

Calon akan menghantarkan daerahnya menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional.

Presidium SPAK Sulsel, Ema Husain, mengatakan, suara perempuan berharga. "Karena itujangan berfikir apalah arti suara saya atau apalah arti satu suara, karena setiap suara penting untuk 270 daerah ini. Karena berharga untuk 270 daerah ini, jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun," katanya dalam keterangan persnya.

Menurutnya, jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara. Politik uang biasa dilakukan untuk membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan.

Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpindaerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.

Menurutnya, mereka yang terpilih karena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

Uang negara yang kelak dikelolanya, berpotensi dikorupsi/digunakan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi/keluarga untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai pemenangannya.

Perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan. Oleh karenanya, pelajari dengan teliti calon pimpinan di masing-masing daerah. Dan tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang Adil dan Sejahtera. 

Ema menjabarkan calon pilihan tidak memiliki latar belakang pernah terindikasi korupsi atau yang kerap berperilaku koruptif. Karena bukan tidak mungkin dia akan mengambil hak warganya baik melalui kebijakan yang dibuat atau dari praktekpraktek korupsi lainnya. Calon ini bisa tidak peduli dengan tugas dan kewajibannya;

Selanjutnya, calon yang pernah terindikasi pelecehan atau kekerasan pada perempuan, anak, disabilitas atau kelompok marjinal lainnya. Karena bila Calon melecehkan kelompok-kelompok ini, mereka tidak menghargai kehidupan.

Calon yang diskriminatif (mengedepankan SARA). Karena diskriminasi bertentangan dengan UUD’45 dan Pancasila. Diskriminasi akan memecah belah Indonesia karena memicukonflik-konflik berkepanjangan.