Walikota Makassar Bahas Proyek Pengolahan Sampah Modern dengan KLHK dan Danantara

KAREBANUSA.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi cerdas untuk pengelolaan sampah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung rombongan Pemkot melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk membahas pengembangan sistem pengolahan sampah modern yang efisien dan ramah lingkungan, Rabu (8/10/2025). 

Dalam lawatan tersebut, Munafri bersama jajarannya bertemu dua lembaga strategis, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pertemuan ini menjadi langkah nyata membangun fondasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Rombongan Pemkot diterima langsung oleh Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor Danantara.

Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana rombongan disambut oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana.

Dalam kunjungan itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda' Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri; Kepala Bapenda, Asminullah; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Helmy Budiman.

“Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas peluang kerja sama dalam pengembangan investasi berbasis lingkungan, khususnya pada sektor pengelolaan sampah terpadu di Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, kunjungan ini juga menjadi ruang diskusi mendalam tentang mekanisme, dukungan regulasi, dan arah kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi modern.

Selain itu, Pemkot Makassar juga membahas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WTE) yang tengah dirancang sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah kota.

“Pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup membahas proyek Pembangkit Listrik. Saat ini, kita masih menunggu regulasi baru melalui Perpres seperti apa yang akan berlaku,” kata Munafri.

Di sisi lain, pembicaraan dengan Danantara menitikberatkan pada skema investasi dan pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah.

“Di Danantara, pembahasan dengan Pak Rosan juga sejalan dengan arah pembicaraan di KLHK. Kita menunggu hasil koordinasi antara Kementerian LHK dan Danantara terkait model intervensi yang akan dilakukan. Harapannya, tidak ada lagi proses pembayaran tipping fee yang bisa memberatkan APBD daerah,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Makassar untuk mewujudkan Makassar Zero Waste 2029, melalui pengelolaan sampah yang berorientasi pada energi bersih dan efisiensi anggaran.

Munafri menegaskan, sinergi antara pemerintah dan lembaga strategis di tingkat nasional diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dari sisi pembiayaan.

“Kita ingin Pemda bisa mengurangi beban biayanya sekaligus memaksimalkan potensi sampah di TPA sebagai bahan bakar WTE,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Makassar turut memaparkan kondisi terkini pengelolaan sampah di kota, termasuk tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan.

Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi KLHK dan Danantara dalam menentukan pola dukungan teknis dan intervensi ke depan.

“Kita berharap semua bisa berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Munafri.