Pemkot Makassar dan DPRD Rampungkan KUA-PPAS APBD 2026, Anggaran Diproyeksi Rp 5,1 Triliun

KAREBANUSA.COM, Makassar - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi menuntaskan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 lebih cepat dari jadwal. 

Dokumen tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).

Finalisasi ini diselesaikan jauh sebelum target Desember 2025, dengan proyeksi total APBD Pokok 2026 mencapai sekitar Rp5,1 triliun. 

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin; Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham; Ketua DPRD Makassar, Supratman; beserta seluruh jajaran SKPD.

Program Unggulan Tetap Berjalan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan seluruh program prioritas Pemkot tetap masuk dalam rancangan APBD utamanya, meskipun terdapat penyesuaian anggaran.

“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rasionalisasi anggaran harus diimbangi dengan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Dia menilai dengan pemotongan ini bukan malah yang harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Munafri juga menegaskan agar kegiatan bersifat seremonial dikurangi pada tahun 2026.

“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Tidak Ada Pengurangan Signifikan APBD

Saat ditanya mengenai kemungkinan penurunan nilai APBD tahun depan, Munafri memastikan tidak ada pengurangan besar.

“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya,” ucapnya.

Ia juga memastikan pembangunan stadion tetap menjadi program prioritas APBD 2026.

“Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Apresiasi Sinergi Pemkot dan DPRD

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menilai penyelesaian cepat KUA-PPAS 2026 menunjukkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aliyah menilai tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum memperkuat program strategis, terutama terkait pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan prioritas kota.

Banggar DPRD: Pendapatan Daerah Diproyeksi Turun 8,96 Persen

Ketua Pansus KUA-PPAS 2026, Ray Suryadi Arsyad, melaporkan bahwa pendapatan daerah diperkirakan turun sekitar Rp482 miliar atau 8,96 persen dibandingkan 2025.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif,” ujar Ray.

Ia memaparkan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Kebijakan pendapatan harus dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.

2. Digitalisasi Pajak dan Retribusi

“Potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ungkap Ray.

3. Peningkatan Kinerja BUMD

BUMD didorong untuk menghasilkan dividen lebih besar.

4. Ekstensifikasi Pendapatan Baru

Termasuk sektor digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan Makassar Creative Hub.

Arah Belanja Daerah: Fokus Pelayanan Dasar dan Proyek Strategis

Banggar menekankan prinsip “spending better”, yaitu alokasi anggaran pada program produktif yang memberi dampak pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan inflasi.

Rekomendasi belanja daerah meliputi:

• Pendidikan: seragam sekolah gratis sebagai mandatory spending.
• Dinas PU: prioritas pada jalan, jaringan dan irigasi.
• Lingkungan Hidup: pembangunan sistem pengolahan sampah dan pembebasan iuran bagi warga miskin.
• Dinas Pemuda dan Olahraga & PU: memastikan anggaran pembangunan stadion.
• Diskominfo: percepatan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps (Lontara+).
• Sosial & Kesehatan: penguatan jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa).
• UMKM & Perdagangan: ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

Ray juga menegaskan pentingnya menjaga belanja modal agar proyek strategis tidak berhenti.

“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar,” tutup Ray.

(*)