APSIPol dan Unhas Bahas Tantangan Calon Tunggal dalam Pilkada 2024

KAREBANUSA.COM, Makassar - Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPol) Korwil 4 bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar webinar bertajuk “Tantangan Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal Tahun 2024” pada Kamis, 11 Desember 2025.

Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan penyelenggara pemilu untuk membahas dinamika kontestasi politik yang minim kompetisi.

Webinar dibuka oleh Ketua Umum APSIPol, Dr Asep Sahid Gatara MSi, dan dimoderatori oleh mahasiswa Ilmu Politik Unhas, Muhammad Zacky Athaya Syarif.

Adapun pembicara meliputi Guru Besar Ilmu Politik Unhas, Prof Muhammad; Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sudirman; serta anggota KPU Kabupaten Maros Divisi Teknis, Muhammad Salman.

Dalam sambutannya, Dr Asep menegaskan pentingnya mengkaji fenomena calon tunggal untuk memperkuat kesadaran publik terhadap kualitas demokrasi lokal.

“Fenomena calon tunggal dalam Pilkada bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi tantangan serius bagi kualitas demokrasi kita," ucap Dr Asep.

"Ketika kompetisi politik tidak hadir, maka pertanyaan tentang partisipasi, oligarki, kartelisasi politik dan representasi publik menjadi sangat penting untuk dikaji,” ujarnya.

Pembicara pertama, anggota KPU Maros, Muhammad Salman, turut memaparkan bahwa Pilkada dengan calon tunggal memiliki tingkat kerumitan teknis yang cukup tinggi.

Untuk diketahui, pada Pilkada 2024 di Maros diikuti calon tunggal.

Pasangan Chaidir Syam dan Andi Muetazim Mansyur yang diusung PAN melawan kotak kosong. Hasilnya, pasangan Chaidir-Muetazim menang dengan 121.892 suara atau unggul 64,01 persen.

"Pilkada dengan calon tunggal itu tidak lebih sederhana. Justru tantangan teknisnya lebih kompleks," kata Salman.

"Kami harus memastikan seluruh tahapan, mulai dari verifikasi, penetapan, logistik, hingga publikasi hasil berjalan dengan sangat transparan. Transparansi menjadi benteng terakhir legitimasi pemilihan ketika kompetisi politik minim,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Maros, Sudirman, menambahkan bahwa beban pengawasan dalam kontestasi tanpa lawan lebih berat dibanding Pilkada dengan kompetisi normal.

“Karena tidak ada lawan politik yang berperan sebagai pengawas informal, Bawaslu harus mengisi kekosongan itu," tutur Sudirman.

"Fokus kami adalah mencegah pelanggaran administratif, memastikan netralitas ASN, dan mengawasi potensi intervensi politik birokrasi. Kasus calon yang dinyatakan TMS kemarin menunjukkan bahwa penindakan dalam konteks ini sangat kompleks,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Unhas sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengawas APSIPol, Prof Muhammad, menilai fenomena calon tunggal sebagai cerminan persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia.

"Calon tunggal adalah gejala penyakit sistemik dalam politik kita. Regulasi yang multitafsir, dominasi oligarki, serta lemahnya aktor-aktor kontrol membuat kualitas demokrasi lokal semakin rapuh. Minimnya kompetisi menyebabkan kontrol publik melemah dan legitimasi hasil pemilihan ikut tergerus,” ungkapnya.

Pada akhir kegiatan, Korwil 4 APSIPOL, Endang Sari, menyampaikan harapan agar webinar ini menjadi wadah diskusi akademik untuk memperkuat demokrasi lokal sekaligus menelaah tantangan regulasi, pengawasan, dan dinamika politik elektoral di daerah.

Para pembicara sepakat bahwa fenomena calon tunggal perlu menjadi refleksi bersama agar pelaksanaan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung lebih kompetitif, transparan, dan berintegritas serta mencerminkan kehendak politik masyarakat.

(*)