Refleksi Akhir Tahun 2025, IKM Makassar Kategori Baik: Kepuasan Publik Jadi Kompas Pembenahan Layanan

KAREBANUSA.COM, Makassar - Menutup tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar memilih berhenti sejenak untuk bercermin. 

Setelah 11 bulan perjalanan pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA), ruang evaluasi dibuka melalui Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan menghadirkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai pijakan utama pembenahan tata kelola pelayanan publik.

Refleksi ini tidak sekadar memaparkan capaian kinerja, tetapi menempatkan suara warga sebagai kompas arah pembangunan. Pemerintahan MULIA menegaskan posisi masyarakat sebagai mitra sekaligus pengawas, guna memastikan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berdampak langsung bagi keseharian warga.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025) dengan menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD. 

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik Kota Makassar berada pada kategori baik, menjadi gambaran objektif atas kinerja pelayanan pemerintah sekaligus penanda arah pembenahan ke depan.

“IKM ini adalah refleksi dari kerja pelayanan kita. Apa yang dirasakan masyarakat, itulah yang kami ukur dan sajikan secara objektif,” ujar Ras MD di hadapan jajaran Pemkot Makassar.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau IKM ini merupakan hasil kerja sama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar dengan Parameter Publik Indonesia sebagai lembaga riset independen. 

Ras MD menegaskan, Brida hanya berperan sebagai pengendali proses riset, bukan penentu hasil.

“Brida hanya memastikan proses survei berjalan sesuai koridor. Hasilnya murni dari Parameter Publik Indonesia berdasarkan persepsi publik,” tegasnya.

Pelaksanaan SKM memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. 

“Jadi ini bukan kegiatan yang dibuat-buat. Ini amanah undang-undang, dan kami hanya melaksanakan mandat itu secara profesional,” jelas Ras MD.

Survei IKM 2025 melibatkan 3.566 responden pengguna layanan pada 110 unit pelayanan, mencakup dinas, badan, bagian, kecamatan, hingga puskesmas. 

Proses survei berlangsung sejak 13 Oktober hingga 8 Desember 2025, dengan sembilan unsur pelayanan yang diuji, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hingga sarana prasarana dan penanganan pengaduan.

Hasil sementara pada urusan wajib pelayanan dasar menunjukkan sejumlah unit meraih nilai sangat baik, di antaranya Puskesmas Bara-Barayya (98,906), Puskesmas Maccini Sawah (96,685), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar. “Ini capaian luar biasa dan patut diapresiasi. Hampir mendekati nilai sempurna,” ungkap Ras MD.

Pada sektor kecamatan, kategori sangat baik diraih Kecamatan Ujung Tanah (96,366), Kecamatan Tallo (92,280), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (89,802). 

Sementara kategori baik ditempati sejumlah kecamatan lain, dengan catatan masih rawan jika tidak segera dibenahi. “Ini baik, tetapi rawan. Kalau tidak dibenahi, bisa turun,” tegas Ras MD.

Ras MD menekankan, penilaian kurang baik tidak ditujukan pada individu pimpinan wilayah, melainkan pada sistem pelayanan. 

“Ini bukan camatnya yang kurang baik, tetapi sistem pelayanannya yang perlu dibenahi,” sarannya.

Secara kolektif, nilai IKM Kota Makassar Tahun 2025 mencapai 81,761 dengan mutu pelayanan kategori baik. 

Angka ini meningkat 1,291 poin dibandingkan survei terakhir tahun 2022 sebesar 80,470. “Ini nilai kolektif, hasil kerja semua pihak di Pemkot Makassar,” katanya.

Dari sembilan unsur pelayanan, biaya atau tarif menjadi satu-satunya unsur yang masuk kategori sangat baik, sementara unsur sarana prasarana dan waktu pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah.

“Terutama soal sarana dan prasarana serta waktu pelayanan. Dua unsur ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ungkap Ras MD.

Pada bagian akhir, Ras MD menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan sarana prasarana, efisiensi waktu pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, hingga penguatan sistem pengaduan dan transformasi digital melalui optimalisasi aplikasi Lontara Plus.

“Ini bukan sekadar data, ini tentang bagaimana OPD aksi nyata ke depan agar sistem pelayanan publik kita semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Sebagai kesimpulan, kualitas pelayanan publik Kota Makassar masih berada pada kategori baik, namun membutuhkan upaya berkelanjutan agar terus meningkat dari tahun ke tahun. “Ini bukanlah akhir, melainkan bahan evaluasi bersama,” pungkas Ras MD.

(*)