Munafri Arifuddin Tetapkan 2027 Tahun Akselerasi Pembangunan Makassar

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan tahun 2027 sebagai momentum akselerasi pembangunan kota melalui berbagai program strategis yang terintegrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).

Forum Musrenbang ini merupakan agenda strategis pemerintah kota untuk menentukan arah pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

Munafri menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang penajaman prioritas pembangunan agar tetap sejalan dengan visi pemerintahan Munafri-Aliyah (MULIA) yaitu Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Menurutnya, RKPD 2027 tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus menjadi instrumen percepatan pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Ia juga memaparkan empat pilar utama kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Masyarakat Unggul dan Berkelanjutan”.

Pilar pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan, konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi.

Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.

Pilar ketiga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta pelatihan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital.

Sedangkan pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui integrasi layanan perizinan, administrasi kependudukan, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta konsolidasi data dalam sistem Satu Data Makassar.

Munafri juga menekankan posisi strategis Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia sehingga arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Ia menyebut perencanaan pembangunan kota harus terhubung dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta visi pembangunan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Munafri mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga konsistensi RKPD dengan target RPJMD, menyusun program berbasis hasil dan kinerja, mengutamakan efisiensi belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan yang disepakati dalam Musrenbang harus realistis, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja pada tahun 2027.

Munafri optimistis melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Makassar dapat terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.