Wamen PKP Fahri Hamzah dan Wali Kota Munafri Tinjau Permukiman Kumuh di Pannampu Makassar, Usulkan Hunian Vertikal

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh sekaligus membutuhkan penanganan serius melalui program penataan permukiman perkotaan.

Dalam peninjauan itu, Munafri yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong sempit permukiman warga di sekitar Pasar Tradisional Pannampu.

Keduanya melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan sempit serta lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain sehingga memunculkan berbagai tantangan dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase hingga kualitas hunian yang layak.

Selain memantau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo sekaligus membahas rencana penanganannya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.

“Hari ini pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.

Ia menjelaskan pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.

Melalui konsep hunian vertikal, kawasan tersebut diharapkan dapat ditata lebih baik sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Pannampu.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.

“Kunjungan lapangan ini kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” harapnya.

Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga.

Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak pada kondisi permukiman yang padat, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan, terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH) dengan total 154 kepala keluarga atau sekitar 575 jiwa yang masih menempati hunian tersebut.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan kumuh sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2025 telah memperbaiki 20 unit rumah tidak layak huni dengan total anggaran Rp400 juta.

Sementara pada 2026 pemerintah kembali merencanakan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Selain penanganan RTLH, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut melalui perbaikan jalan lingkungan serta sistem drainase yang akan dialokasikan melalui APBD.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat.