Kinerja Fiskal Sulsel Makin Kuat, Belanja Negara Tembus Rp 25,94 Triliun pada Semester I 2026

KAREBANUSA.COM,  MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif sepanjang Semester I 2026 di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan fiskal pemerintah.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp25,94 triliun atau sekitar 50,17 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Nilai tersebut meningkat 6,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sehingga menjadi fondasi percepatan pembangunan pada Semester II 2026.

Dari sisi ekonomi, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88 persen pada triwulan I 2026 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen.

Kinerja perdagangan luar negeri juga tetap positif dengan nilai ekspor mencapai 139 juta dolar AS, sedangkan impor tercatat sebesar 73,31 juta dolar AS sehingga menghasilkan surplus neraca perdagangan.

Sementara itu, inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56 persen secara tahunan sehingga masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Di sisi penerimaan negara, hingga akhir Juni 2026 pendapatan negara mencapai Rp7,21 triliun atau 39,13 persen dari target tahunan.

Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp5,10 triliun yang didominasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp1,31 triliun.

Belanja pemerintah pusat sendiri telah terealisasi sebesar Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari pagu anggaran.

Belanja tersebut digunakan untuk mendukung pembayaran gaji aparatur, pembangunan infrastruktur, operasional kementerian dan lembaga, hingga bantuan sosial kepada kelompok rentan.

Sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari total alokasi.

Penyaluran tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,21 triliun yang menopang pembiayaan layanan publik di pemerintah daerah.

APBN juga terus mendorong berbagai program prioritas nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau sekitar 1,93 juta penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, sebanyak 3.080 Koperasi Merah Putih (KMP) telah terbentuk dengan lebih dari 28 ribu transaksi yang tercatat hingga akhir Juni 2026.

Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan sektor pertanian dan perdagangan menjadi penerima terbesar.

Selain itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu pembiayaan 7.410 unit rumah dengan nilai penyaluran mencapai Rp926,21 miliar.

Adapun realisasi alokasi anggaran untuk pembangunan sembilan Sekolah Rakyat mencapai Rp 1,19 triliun serta mendukung ketahanan pangan melalui produksi padi sebanyak 466.592 ton pada 2026.

Memasuki Semester II 2026, pemerintah optimistis APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

(*)