Pelabuhan Makassar Uji Coba Automatic Approval SPOG, Dorong Layanan Kapal Lebih Cepat dan Transparan

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) menggelar Rapat Koordinasi Uji Coba Automatic Approval Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) sekaligus evaluasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan,3–5 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Makassar New Port tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan dan logistik nasional.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat transformasi digital layanan kepelabuhanan, meningkatkan efisiensi ekosistem logistik nasional, serta memperkuat transparansi dalam proses pelayanan kapal.

Implementasi sistem tersebut juga diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya praktik pungutan tidak resmi dalam proses perizinan pergerakan kapal di pelabuhan.

Automatic Approval SPOG merupakan sistem otomasi penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya STRANAS PK dalam mendorong digitalisasi sektor logistik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.

Pelabuhan Utama Makassar menjadi pelabuhan kedua di Indonesia yang menerapkan sistem Automatic Approval SPOG setelah sebelumnya diimplementasikan di pelabuhan lain.

Selanjutnya, sistem tersebut akan diterapkan secara bertahap di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Rapat koordinasi yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026) dihadiri Koordinator Harian STRANAS PK Herda Helmy Jaya, Kepala KSOP Utama Makassar Jhon Kennedy, serta perwakilan INSA dan ISAA Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan KSOP Utama Makassar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Karantina Indonesia, DPP INSA, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelindo Jasa Maritim, Indonesia National Single Window (INSW), perusahaan pelayaran, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sistem otomatis tersebut, proses permohonan olah gerak kapal tidak lagi bergantung pada mekanisme manual yang dinilai berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun diskresi berlebihan.

Integrasi sistem diharapkan mampu mempercepat proses persetujuan tanpa mengurangi aspek keselamatan pelayaran maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain membahas kesiapan uji coba Automatic Approval SPOG, forum tersebut juga mengevaluasi implementasi National Logistics Ecosystem (NLE).

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus menyusun langkah penyempurnaan agar pelayanan logistik di Pelabuhan Makassar semakin efektif, sederhana, transparan, dan terintegrasi.

General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, mengatakan transformasi digital di sektor kepelabuhanan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar berjalan optimal.

"Transformasi layanan kepelabuhanan merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif. Melalui implementasi Automatic Approval SPOG serta penguatan National Logistics Ecosystem, kami berharap proses pelayanan kapal dan barang menjadi semakin cepat, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan implementasi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi yang erat antara regulator, operator pelabuhan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Iwan.

Ia menambahkan Pelindo Regional 4 Makassar akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan berbagai inovasi layanan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pengguna jasa.

Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing logistik nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi sistem, serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan layanan kepelabuhanan yang modern, efisien, aman, dan berdaya saing.

STRANAS PK menegaskan keberhasilan transformasi digital di pelabuhan harus diukur dari manfaat yang dirasakan pengguna jasa, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, biaya logistik yang lebih efisien, keterbukaan data, hingga semakin sempitnya ruang terjadinya praktik korupsi.