Appi Usul Ojol Dapat Relaksasi Ganjil-Genap saat Isi BBM Bersubsidi

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong adanya kebijakan khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) di tengah persoalan antrean dan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Appi mengusulkan agar pengemudi ojol mendapatkan relaksasi atau pengecualian apabila aturan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan sebagai bagian dari pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.

Usulan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki tingkat mobilitas tinggi karena sepeda motor menjadi sarana utama mereka untuk mencari nafkah.

Karena itu, kebijakan pengendalian BBM dinilai perlu mempertimbangkan kondisi pengemudi ojol yang beroperasi hampir setiap hari.

"Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari," ujar Appi.

Appi menilai penerapan aturan ganjil-genap secara seragam berpotensi membatasi ruang gerak pengemudi ojol dalam mencari penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran.

Kondisi tersebut dinilai dapat semakin menekan pendapatan pengemudi ojol yang juga harus menghadapi dampak antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.

"Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," jelasnya.

Minta Identitas Khusus untuk Ojol

Meski mendorong relaksasi, Appi menekankan kebijakan khusus bagi pengemudi ojol harus disertai mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan.

Ia mengusulkan adanya tanda atau identitas khusus pada kendaraan ojol yang mendapatkan pengecualian.

Dengan identitas tersebut, petugas di lapangan dapat membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi sekaligus melakukan verifikasi saat pengisian BBM.

Appi juga meminta Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemilik SPBU, serta satuan tugas terkait berkoordinasi dalam menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," imbuh Munafri.

Pertamina Diminta Antisipasi Kebutuhan BBM

Selain persoalan ojol dan ganjil-genap, Appi meminta Pertamina memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai penambahan kuota tidak seharusnya baru dilakukan setelah terjadi kekurangan pasokan atau antrean panjang.

Menurut Appi, Pertamina seharusnya memiliki perhitungan yang lebih akurat mengenai pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah.

"Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan," saran Appi.

Karena itu, ia meminta ketersediaan BBM dipastikan sejak awal agar masyarakat tidak kembali menghadapi kekurangan pasokan.

"Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan," lanjutnya.

Appi juga menekankan pentingnya kesesuaian antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan produk di lapangan.

Ia mencontohkan, tingginya kebutuhan Pertalite yang tidak diimbangi ketersediaan dapat memicu antrean dan pergeseran permintaan ketika jenis BBM lain tersedia dalam jumlah lebih besar.

"Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Soroti Disparitas Harga BBM

Persoalan disparitas harga BBM juga menjadi perhatian Appi dalam rapat monitoring dan evaluasi tersebut.

Ia meminta Pertamina mengkaji kembali perbedaan harga yang dapat memengaruhi pola migrasi atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.

Menurutnya, pengaturan harga dan ketersediaan BBM perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban warga.

"Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," katanya.

Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.

Ia menegaskan kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dengan kebutuhan masyarakat.

"Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol," tukas Appi.

Rapat monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati.

(*)