Injak Usia 8 Tahun, OJK Bertekad Tingkatkan Kinerja

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Menginjak usia sewindu atau 8 tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan kinerjanya, antara lain menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan nonbank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Kepala OJK Sulampua Zulmi, mengatakan alam melaksanakan fungsi dan tugasnya, tentunya selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan industri jasa keuangan. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk tim kerja maupun forum yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalam mendorong percepatan akses keuangan telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Yaitu TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, 17 TPAKD Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yaitu: Bone, Luwu,Utara, Selayar, Toraja Utara, Gowa, Sinjai, Takalar, Makassar, Jeneponto, Palopo, Luwu, Maros, Sidrap, Enrekang, Bulukumba, Bantaeng, dan Pangkep," ujar Zulmi, Kamis(21/11/2019). 

Salah satu program unggulan TPAKD dalam mendorong percepatan akses keuangan yaitu berupa pola kemitraan inti plasma sektor perikanan komoditas ikan terbang, dimana terdapat perusahaan inti yaitu CV Indah Sari yang bertindak sebagai avalist bagi para nelayan binaannya. Saat ini total penyaluran kredit kepada 194 nelayan binaan dengan total penyaluran kredit Rp9,7 M dengan NFL 0%. Di samping itu, para nelayan memperoleh fasilitas asuransi jiwa dari PT Asuransi Jasindo. 

"Pola tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan dimana sebelumnya para nelayan meminjam dari rentenir dan menjual hasil tangkapannya kepada para rentenir dengan harga jual 50% dari harga pasar. Program ini menghantarkan TPAKD Provinsi Sulsel menjadi salah satu nominasi TPAKD Award tingkat nasional. Pola kemitraan serupa telah diperluas ke komoditas lain, yaitu komoditas singkong di Gowa, dan akan terus diperluas pada komoditas unggulan di daerah-daerah lainnya," paparnya. 

Sementara itu, dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen, dibentuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan dengan bersinergi dengan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengedukasi secara masif untuk lebih mengetahui produk-produk jasa keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat. Keanggotaan FKIJ K Sulselbar mencakup seluruh lembaga jasa keuangan di Sulsel dan Sulbar, baik di sektor perbankan, Pasar modal, maupun IKNB yang jumlahnya sekitar 250 lembaga jasa keuangan. 

Hingga 30 Oktober 2019, telah diberikan 1,088 layanan konsumen, baik terkait sektor perbankan Pasar modal, dan IKNB. 

Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi September 2019 tumbuh 7,48% dengan nominal mencapai Rp152,7 triliun, ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 7,07% menjadi Rp99,55 trilliun, dan pertumbuhan kredit 5,75% dengan nominal Rp125,7 trilliun.

"Sejalan dengan itu, kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan juga terus meningkat. Pada tahun 2018, realisasi KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp6,5 triliun atau 121,9°/o target awal 2018 sebesar Rp5,4 triliun. Adapun hingga September 2019, realisasi KUR telah mencapai Rp6,80 triliun atau 102,94 dari target sebesar Rp6,63 triliun yang disalurkan 

kepada 271.023 debitur," terangnya.

Pada industri keuangan non bank (IKNB), total aset dana pensiun mencapai Rp1,04 triliun, piutang perusahaan pembiayan mencapai Rp13,58 triliun, pinjaman pergadaian mencapai Rp4,02 triliun, aset LPE mencapai Rp1,08 triliun, dan aset perusahaan modal ventura mencapai Rp63 miliar. 

Pada industri pasar modal, capaian kinerja signiflkan ditopang oleh pertumbuhan jumlah investor sebesar 71,13% menjadi 43.148 investor, disertai nilai transaksi mencapai Rp8,77 triliun. 

Sementara di Sulsel, hingga September 2019, realisasi akses keuangan  mencapai 1.647.334 rekening yang terdiri dari 4.581 akses kredit UMKM, 27 1.023 rekening KUR, 910.944 rekening DPK, 41.642 rekening kredit, 948 rekening kredit ultra mikro, 53.235 simpanan pelajar, 92.340 tabungan laku pandai, 14.548 rekening investasi, 28.099 rekening pembiayaan, 102.309 rekening asuransi mikro, 103.362 rekening tabungan emas, dan 16.501 rekening KPR bersubsidi. 

Capaian tersebut tidak lepas dari koordinasi yang intensif dan sinergi yang produktif antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, TPAKD dan FKIJK Sulselbar.

Zulmi menambahkan, bahwa menurut survei literasi dan inklusi keuangan di sulawesi selatan meningkat dari 28,36% di 2016 menjadi 86, 91% di 2019.

"kedepan kitakan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi keuangan di sulawesi selatan antara lain meningkatkan peran TPAKD, bekerjasama dengan universitas untuk memanfaatkan mahasiswa kata mengedukasi masyarakat terutama di pedesaan,"pungkasnya.