Berikut Ini Kinerja APBN Sulsel Sampai 30 Juni 2024

KAREBANUSA.COM, Makassar - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Diseminasi
Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara periode sampai dengan 30 Juni 2024 yang diselenggarakan di GKN Makassar, Kamis (25/7/2024).
Diseminasi ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Bank BRI Regional Makassar, dan para mahasiswa/i dari universitas di Makassar untuk berdiskusi mengenai kinerja APBN Anging Mammiri periode sampai dengan 30 Juni 2024.
Tampil memberikan pemaparan dalah Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto; Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi; Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai-Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw; Kepala Bagian Umum-Kanwil DJKN Sulseltrabar, Moch Fajar Adcha; dan Regional Microbanking Head-BRI Regional Makassar, Ekwan Darmawan.
Selatan Sulawesi Selatan masih menjadi episentrum perekonomian di pulau Sulawesi, meski mengalami pertumbuhan yang masih melambat jika dibandingkan provinsi lain di pulau Sulawesi.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2024 mencapai 4,82 persen (yoy), terendah kedua dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi.
Adapun pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dicapai oleh Sulawesi Tengah sebesar 10,49 persen (yoy).
Kontribusi Sulawesi Selatan terhadap terhadap PDB Nasional masih yang tertinggi dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi, mencapai 3,05 persen.
Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2024 masih terkendali sebesar 2,03 persen (yoy), berada pada rentang sasaran 3 persen+1.
Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,83 persen, serta Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 117,15.
Ekspor/Impor
Tren harga minyak dunia yang meningkat dan adanya El Nino yang mengganggu panen komoditas pangan mempengaruhi tren ekspor dan impor di Sulsel.
Kinerja ekspor menurun pada sebagian besar komoditas, sedangkan dari sisi kinerja impor juga menurun pada beberapa komoditas.
Walaupun kinerja ekpor dan impor menurun, namun Neraca Perdagangan Juni 2024 tetap surplus sebesar 64,16 Juta US$.
Nilai ekspor tercatat 143,13 Juta US$, terkontraksi -10,07 persen (yoy), sementara nilai impor tercatat 78,96 Juta US$, juga terkontraksi -15,47 persen (yoy).
Pendapatan APBN Sulsel sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 7,82 Triliun atau 46,78 persen dari target, meningkat sebesar 6,66 persen (yoy).
Belanja APBN Sulsel sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 25,92 Triliun atau 47,27 persen dari pagu, meningkat sebesar 10,82 persen (yoy).
Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel tetap solid dalam menjaga pemulihan ekonomi.
Pajak
Kinerja Penerimaan Pajak sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 6,13 Triliun atau 44,16 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp 13,89 Triliun, meningkat 2,53 persen (yoy).
Sebagian jenis pajak Utama mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan tumbuhnya sektor-sektor penopang penerimaan PPh Pasal 21 serta adanya pembayaran non rutin, dan kenaikan penerimaan pada sektor transportasi laut.
Penyampaian SPT Tahunan
Sebanyak 505.945 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2024, meningkat 4,78 persen dibanding bulan sebelumnya, yang terdiri dari 475.871 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 30.074 SPT Tahunan Badan.
Pelaku usaha dan Wajip Pajak merupakan mitra DJP dalam membangun negara melalui pajak.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 210,29 Miliar atau 49,34 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp 426,18 Miliar.
Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 49,07 persen (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar yang tumbuh sebesar 49,93 persen sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.
Penerimaan Cukai tumbuh negatif 20,51 persen (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 26,56 persen (yoy).
Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024.
Penerimaan Cukai MMEA sampai dengan Juni 2024 terkoreksi 9,27 persen.
Kebijakan kenaikan tarif cukai HT Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.
Pengawasan Bea Cukai
Hingga pertengahan tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya.
Tercatat hingga Juni 2024, 7,08 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp10,32 Miliar dan potensi kerugian negara Rp 7,08 Miliar.
Penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kekayaan Negara dan Lelang
Penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp 32,6 Miliar, atau 49,5 persen dari target Rp 65,76 Miliar, dengan rincian: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 17,5 Miliar, Pelayanan Lelang sebesar Rp 15,02 Miliar, dan Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 0,045 Miliar.
Pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertipikasi BMN berupa tanah sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 3.374 NUP (42,7 persen) dari target 7.198 NUP.
Adapun realisasi proyek strategis nasional sampai dengan 30 Juni 2024 antara lain Bendungan Karalloe, Pamakkulu dan Passelloreng masing-masing sebesar Rp 3,2 Miliar, Rp 297 Miliar, dan Rp 590 Miliar; Irigasi Baliase sebesar Rp 412 Miliar; dan Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap 2) sebesar Rp 1.112 Miliar.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp 23,05 Triliun atau sebesar 45,35% dari pagu, meningkat 10,0 persen (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.
Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan percepatan dan akselerasi dipengaruhi pelaksanaa PEMILU.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD)
TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp15,47 Triliun atau sebesar 48,66 persen dari pagu, meningkat 11,38 persen (yoy).
Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.
Pada bulan April dan Mei 2024 terjadi akselerasi pada penyaluran Dana Alokasi Umum sehingga keseluruhan TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,38 persen setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi tipis.
Penyaluran KUR dan UMi
Sampai dengan 30 Juni 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 8,64 triliun (meningkat 44,15 persen yoy) utamanya kepada sektor usaha Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp 3,73 triliun.
Kemudian sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 3,06 Triliun; Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya sebesar Rp 707,59 Miliar; Industri Pengolahan Rp 383,85 Miliar; Perikanan sebesar Rp 339,97 Miliar, dan sektor lainnya Rp 403,41 Miliar.
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp102,87 Miliar (menurun 23,34 persen yoy), utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 102,30 Miliar; diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya sebesar Rp 0,32 Miliar; Jasa Pendidikan sebesar Rp 0,19 Miliar; dan Industri Pengolahan Rp 0,06 Miliar.
* Kinerja APBD Anging Mammiri
Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp 19,99 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 9,51 persen (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah) mencapai 45,01 persen atau sebesar Rp 15,47 Triliun, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 30,83 persen atau sebesar Rp 4,49 Triliun, dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 7,39 persen atau sebesar Rp 32,53 Miliar.
Belanja Daerah
Belanja Daerah sampai dengan 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 14,37 Triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 34,18 persen atau Rp 11,84 Triliun, disusul oleh Belanja Modal sebesar 10,72 persen atau Rp 790,95 Miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar 7,13 persen atau Rp 10,23 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar 29,20 persen atau Rp 1,73 Triliun.
Transfer ke Daerah
TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp15,47 Triliun, tumbuh 11,38 persen (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan.
Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Juni 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan.
Tags: APBD Kinerja keuangan