Pelantikan 59 Pejabat Eselon II Pemprov DKI Dipertanyakan, Terkait 20 Kader PDIP Duduki Jabatan

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pelantikan juga merujuk pada Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pengisian jabatan bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi dan seleksi dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pejabat terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal reformasi birokrasi, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.

Namun, di balik proses tersebut, muncul dugaan kecurangan.

Dipaparkan dalam rilis Selasa (12/8/2025) salah satu ASN di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan adanya indikasi skandal yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.

Menurut SW, keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang dari 59 pejabat yang dilantik, yang disebut merupakan orang dekat atau kader partai tertentu.

“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari hal itu,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

SW mengaku mendapat informasi tersebut dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan, tindakan IM dilakukan atas arahan kekasihnya berinisial DDY dan tangan kanannya yang berinisial HMT.

IM, kata SW, ditugaskan DDY untuk berkolaborasi dengan Sekda MM agar dapat menempatkan pejabat eselon II strategis. Tujuannya, mengatur proyek-proyek dengan bantuan HMT yang bertindak sebagai operator.

IM juga disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Operatornya, HMT, kerap terlihat bersama staf Gubernur berinisial UDN dan WSN mendatangi ruang Sekda MM.

Lebih jauh, SW mengklaim bahwa IM bersama DDY juga berkolaborasi dengan salah satu pimpinan KPK periode saat ini untuk menekan Sekda MM, para kepala dinas, dan dirut BUMD agar menuruti semua permintaan.

“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek, bersama dengan operator pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staf Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

SW pun mengingatkan agar Gubernur DKI Jakarta berhati-hati dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia menilai kelompok tersebut akan kembali berupaya meloloskan orang-orangnya, terutama pada posisi camat, lurah, dan dinas teknis.

“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM maupun Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali.