Polda Sulsel Resmikan Ditres PPA dan Ditres PPO, Perkuat Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Anak dan TPPO

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Polda Sulawesi Selatan resmi menambah dua direktorat baru dalam struktur organisasinya, yakni Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) serta Direktorat Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPO). 

Peresmian tersebut digelar melalui upacara di Lapangan Tenis Mapolda Sulsel, Jumat (5/12/2025).

Upacara pengukuhan dipimpin langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dan dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri bersama jajaran pejabat utama Polda Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Irjen Djuhandhani menegaskan bahwa pembentukan dua direktorat baru ini bukan sekadar penambahan unit kerja, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana, khususnya yang menyasar perempuan, anak, dan korban perdagangan orang. 

Menurutnya, kompleksitas kasus yang terus berkembang menuntut adanya unit khusus dengan kompetensi yang lebih terfokus.

Kehadiran Ditres PPA dan Ditres PPO juga mendapat sambutan positif dari kalangan aktivis pendamping korban. 

Direktur Balla Inklusi Sulsel, Abd Rahman, menilai pembentukan dua direktorat tersebut telah lama dinantikan, mengingat selama ini penanganan kasus terhadap kelompok rentan masih berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum.

“Selama ini sebelum ada direktorat ini, penanganan kasus kekerasan terhadap kelompok rentan itu cukup lambat karena penyidik berada di bawah Direktorat Kriminal secara umum,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (6/12/2025).

Ia berharap, dengan adanya direktorat khusus, kualitas penanganan perkara dapat lebih maksimal dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas yang kerap menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan.

“Dengan adanya direktorat ini saya rasa masyarakat semakin merasa terpercaya untuk penanganan kasus perdagangan orang maupun kekerasan seksual,” katanya.

Abd Rahman juga menyinggung sebuah kasus dugaan pelecehan seksual di Kabupaten Gowa yang sempat menjadi perhatian publik. 

Menurutnya, masih banyak perkara serupa yang tidak diselesaikan secara adil dan justru diarahkan ke jalur restorative justice, sehingga posisi korban kerap kali terpinggirkan.

“Atau perdamaian. Dengan adanya direktorat ini, semakin memperkuat posisi korban untuk mendapatkan keadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih maraknya kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan yang penanganannya berjalan lambat. 

Oleh karena itu, kehadiran Ditres PPA dan Ditres PPO diharapkan mampu menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada korban, terutama dari kelompok rentan.

(*)