Penertiban 96 Lapak PKL di Kecamatan Mariso Makassar Berlangsung Kondusif, Pedagang Bongkar Mandiri

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang menempati fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di wilayah Kecamatan Mariso berlangsung tertib dan kondusif tanpa adanya gesekan antara pemilik lapak dan aparat pemerintah.

Kegiatan penataan tersebut menyasar lapak-lapak yang berdiri di atas trotoar dan drainase serta yang menjamur di pinggir jalan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan merusak estetika kota.

Dalam proses penertiban tersebut, terdapat pedagang yang telah berjualan selama kurang lebih 50 tahun di atas trotoar dan drainase memilih membongkar lapaknya secara mandiri sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan.

Sikap kooperatif pedagang tersebut menjadi contoh bahwa penataan kota dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis dan penuh empati antara pemerintah dan masyarakat.

Penertiban dilakukan oleh tim gabungan dari pihak kecamatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada para pedagang.

Sekretaris Satpol PP Makassar, Muhammad Ari Fadli, mengungkapkan bahwa total terdapat 96 lapak yang ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

"Kelurahan Mattoanging 41 lapak, Kelurahan Tamarunang 36 lapak, dan Kelurahan Bontorannu 19 lapak. Total 96 lapak," ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan bagian dari upaya penataan kawasan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar berkomitmen melakukan penataan ruang kota secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan humanis.

"Dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, penataan fasilitas umum di Kecamatan Mariso menjadi contoh bahwa pembangunan kota dapat berjalan tanpa konflik, demi mewujudkan Makassar yang lebih tertib dan indah," tuturnya.

"Pada intinya, penertiban ini terdapat solusi lokasi khusus disiapkan Pemerintah kita bagi penjual," sambungnya.

Sementara itu, Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut merupakan upaya terakhir setelah melalui tahapan prosedural yang jelas.

"Kami telah melakukan teguran lisan dan tertulis sebanyak tiga kali melalui pihak kelurahan. Bahkan melalui Kasi Trantib, Bapak Rusdi, para pedagang sudah diberikan waktu 1x24 jam untuk melakukan pembongkaran mandiri," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bentuk represif, melainkan upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum dan sosial agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, khususnya pejalan kaki.

Operasi penertiban yang dimulai usai salat Ashar di Jalan Dahlia depan Kompleks Pesona menunjukkan kekompakan lintas sektor di wilayah Kecamatan Mariso.

Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh lurah se-Kecamatan Mariso, Ketua RT dan RW dari wilayah yang ditertibkan, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa dari Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mattoanging, dan Kelurahan Bontorannu.

"Kehadiran unsur TNI dan Polri, bersama tokoh masyarakat memastikan proses pembongkaran berlangsung aman dan tertib, tanpa adanya perlawanan dari pedagang," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesadaran warga yang dengan sukarela membongkar lapak demi mematuhi aturan serta dukungan penuh seluruh unsur kelurahan, RT/RW, Binmas, dan Babinsa yang turun langsung ke lapangan.

"Penertiban ini untuk mengembalikan hak pejalan kaki dan fungsi Fasum-Fasos," tegasnya.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga ketertiban umum, memperindah tata ruang kota, serta memastikan fasilitas umum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas.

Pendekatan persuasif dan kolaboratif yang diterapkan diharapkan dapat menjadi model penataan kawasan lainnya di Kota Makassar.