SPMB Makassar 2026 Gunakan Sistem Real Time, Appi Pastikan Transparan dan Bebas Kecurangan

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar resmi memulai tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan sistem baru yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya menghadirkan sistem penerimaan siswa baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik kecurangan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Munafri, berbagai pembenahan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem digital hingga penataan jalur seleksi penerimaan peserta didik baru.

“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” jelas Munafri, Kamis 7 Mei 2026.

Pelaksanaan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026.

Tahapan awal dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12 hingga 14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan.

Selanjutnya, jalur non-domisili dibuka pada 2 hingga 4 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 5 Juni dan daftar ulang pada 6 sampai 8 Juni 2026.

Sementara jalur domisili, afirmasi, dan mutasi utama akan berlangsung pada 9 hingga 13 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 14 Juni dan daftar ulang pada 15 sampai 17 Juni 2026.

Pemkot Makassar menghadirkan layanan digital melalui aplikasi LONTARA+ yang terintegrasi dengan laman resmi SPMB Makassar untuk mempermudah akses masyarakat.

Melalui sistem berbasis teknologi tersebut, orang tua dan calon peserta didik dapat memantau proses pendaftaran secara real time sehingga pelaksanaan SPMB diharapkan berjalan lebih objektif dan akuntabel.

“Penjadwalan ini disusun untuk memastikan proses berjalan lebih tertib, sekaligus memberi ruang bagi orang tua dan calon peserta didik dalam mempersiapkan dokumen secara matang,” tutur Appi.

Munafri menegaskan evaluasi menyeluruh telah dilakukan terhadap pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya, terutama terkait kendala teknis seperti gangguan server yang kerap memicu keluhan masyarakat.

“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi gangguan sistem, Pemkot Makassar membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Sistem tersebut juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan, hingga pencocokan otomatis titik koordinat alamat.

Selain itu, tersedia fitur input ukuran seragam untuk pembagian gratis serta unggahan dokumen saat proses daftar ulang.

Munafri menilai sistem terintegrasi dalam aplikasi LONTARA+ menjadi langkah serius pemerintah kota untuk menutup celah praktik kecurangan maupun intervensi pihak tertentu dalam proses penerimaan siswa baru.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan perpindahan kartu keluarga demi mengejar sekolah tertentu melalui jalur domisili atau zonasi.

“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Misalnya dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.

Menurut dia, praktik tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung sekolah karena adanya penumpukan siswa di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik.

“Akibatnya, ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” tambahnya.

Munafri menekankan pemerataan distribusi siswa menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Kota Makassar.

“Pemerataan ini penting agar jalur-jalur yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa masuk sekolah melalui proses yang adil dan tersaring secara optimal,” jelasnya.

Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya.

(*)