Dewan Lingkungan Makassar: Kebijakan Pemilahan Sampah Sebagai Gerakan Bersama

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR - Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Marini Ambo Wellang, menegaskan pemerintah kota punya tanggung jawab besar menyiapkan sistem serta sarana-prasarana pengelolaan sampah, seiring berlakunya larangan pembuangan sampah campuran (open dumping) di TPA Tamangapa mulai 1 Agustus 2026.

Menurutnya, mulai tanggal tersebut TPA Tamangapa hanya akan menerima sampah residu, sementara sampah organik dan anorganik bernilai harus dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. 

Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan daerah menghentikan praktik open dumping, termasuk ancaman sanksi administratif bagi daerah yang tidak menjalankannya.

Marini mengakui pelaksanaan kebijakan ini masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan. 

Namun ia menilai kondisi itu semestinya mendorong percepatan kolaborasi antar-pihak, bukan menjadi alasan menunda perubahan.

"Tidak akan pernah ada kesiapan sempurna. Yang penting kebijakan ini dijalankan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Makassar sudah melakukan studi banding ke sejumlah kota lain sebelum menerapkan aturan ini.

Marini pun meminta agar Pemkot Makassar menyiapkan sistem agar masyarakat ikut terlibat langsung dalam pemilahan sampah mulai dari sumbernya.

Alumni Fisip Unhas ini mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemilahan sampah sebagai gerakan bersama, bukan semata beban pemerintah, mengingat sampah dihasilkan setiap hari oleh warga sendiri.

(*)