GMTD Tegaskan Sertifikat Atas Lahan 16,4 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Berlaku, Ini Penjelasan Resminya
KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) yang menyatakan memenangkan sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas lahan tersebut.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan sertifikat atas tanah milik perseroan seluas 163.262 meter persegi tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh putusan tersebut.
Menurutnya, landasan hukum kepemilikan GMTD didukung riwayat pertanahan lebih dari lima dekade, sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat," ucap Ali Said dalam keterangan resmi GMTD, Kamis (19/11/2026).
"Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas
GMTD menjelaskan, dalam amar putusan perkara tersebut tidak terdapat penetapan yang menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan.
Bahkan, gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan PT Hadji Kalla juga dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Hal itu sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 105 yang berbunyi, “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”
Ali menilai, pernyataan pihak Kalla yang mengklaim telah dimenangkan pengadilan dalam sengketa kepemilikan tanah berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” ujarnya.
GMTD Tegaskan Sertifikat Tanah Tetap Utuh
Lebih lanjut, GMTD menegaskan landasan hukum kepemilikan atas lahan seluas 163.262 meter persegi tersebut tetap utuh.
Perseroan menyebut memiliki riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.
Selain itu, GMTD mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan dengan luas 163.262 meter persegi.
GMTD juga mengungkapkan adanya sejumlah putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
GMTD memiliki landasan hukum kepemilikan yang kuat, dengan sejarah hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade, antara lain:
- Riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971. • Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 m².
- Serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- Pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 November 2025 sebagai bagian dari riwayat hukum atas lahan tersebut.
- GMTD mengaku mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.
Menurut GMTD, tidak satu pun amar dalam putusan terakhir membatalkan sertifikat GMTD, membatalkan putusan-putusan pengadilan terdahulu, ataupun membatalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.
GMTD Sebut Sengketa Berawal dari Penguasaan Fisik Lahan
GMTD juga menjelaskan bahwa perkara sengketa tersebut bermula dari tindakan penguasaan fisik lahan secara sepihak yang dituduhkan kepada pihak Kalla.
Perseroan menyebut terdapat aktivitas masuknya kendaraan, alat berat, hingga penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim telah bersertifikat atas nama GMTD.
Menurut perseroan, putusan PN Makassar yang menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan aspek formil gugatan.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembatalan hak kepemilikan GMTD maupun pembenaran atas tindakan pihak Kalla di lokasi sengketa.
GMTD menyatakan akan terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.
Perseroan juga menyayangkan sejumlah pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perusahaan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.
Atas berbagai pernyataan tersebut, GMTD tengah mengkaji langkah hukum untuk melindungi nama baik, reputasi, dan kepentingan perseroan serta seluruh pemegang sahamnya.
GMTD Sebut Miliki Mandat Pembangunan Sulsel
Dalam pernyataan resminya, GMTD turut mengingatkan bahwa perusahaan tersebut lahir atas prakarsa Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu.
Pendirian GMTD disebut memiliki mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.
Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka dengan partisipasi kepemilikan saham dari tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.
Kehadiran investor swasta di dalam perusahaan tersebut, menurut GMTD, merupakan hasil dari prakarsa dan upaya resmi pemerintah dalam mengundang investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
Selama lebih dari tiga dekade, GMTD mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Karena itu, perseroan menilai upaya mempertahankan aset dan hak hukumnya tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, pemegang saham, serta kepastian hukum investasi di Sulawesi Selatan.
GMTD Tegaskan Tidak Mundur Pertahankan Aset
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan perusahaan akan terus mempertahankan aset dan hak perseroan melalui jalur hukum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tanggung jawab institusional perusahaan mengingat adanya kepentingan pemerintah daerah dan pemegang saham publik di dalam GMTD.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” tegas Ali.
GMTD menyatakan berkomitmen menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga untuk mendukung kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.
Perseroan menegaskan bahwa klaim kepemilikan maupun pernyataan kemenangan dalam sengketa tanah harus merujuk pada isi putusan pengadilan dan dokumen hukum yang berlaku.
(*)
Tags: GMTD Hadji Kalla Kalla Group PT GMTD PT GMTD Tbk sengketa lahan Tanjung Bunga
Baca juga
- Kalla Group Menang Gugatan Sengketa Lahan 16,4 Hektare di Tanjung Bunga, Siapkan Laporan Baru ke Polda Sulsel
- Pemkot Makassar Gelar CSR Expo 2026, Sejumlah Perusahaan Hadirkan Produk Pemberdayaan
- LAZ Hadji Kalla Dampingi Enam Kelompok UMKM Desa Sadar Bone Urus Legalitas Produk
- Hadapi El Nino, LAZ Hadji Kalla Dorong Petani di Parigi Moutong Diversifikasi Usaha
- 100 Perempuan Makassar Ikuti Skrining Gratis Kanker Payudara, Siloam dan GMTD Kolaborasi
