Kalla Group Menang Gugatan Sengketa Lahan 16,4 Hektare di Tanjung Bunga, Siapkan Laporan Baru ke Polda Sulsel
KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – PT Hadji Kalla (Kalla Group) klaim memenangkan gugatan perdata terkait sengketa lahan seluas 16,4 hektare melawan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) di Pengadilan Negeri Makassar.
Lahan yang disengketan ini berada di kawasan Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Tak hanya memenangkan perkara perdata, Kalla Group juga berencana kembali melaporkan GMTD ke Polda Sulsel atas dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu yang berkaitan dengan riwayat perolehan tanah tersebut.
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan laporan terbaru itu direncanakan disampaikan pada pekan depan.
"Rencananya pekan depan kita akan laporkan," ujar Hasman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Rencana laporan tersebut merupakan langkah hukum lanjutan setelah PT Hadji Kalla sebelumnya melaporkan GMTD ke Polda Sulsel pada 20 Juni 2025.
Laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perjanjian tukar-menukar lahan seluas 44.278 meter persegi (sekitar 4 hektare) di kawasan Tanjung Bunga.
Sementara itu, perkara perdata yang baru dimenangkan PT Hadji Kalla berkaitan dengan sengketa lahan seluas sekitar 164.151 meter persegi atau 16,4 hektare.
Putusan tersebut dibacakan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar pada 12 November 2026.
Hasman mengatakan, pihaknya telah menjalani proses persidangan selama kurang lebih 11 bulan sejak Desember 2025.
Selama persidangan, tim hukum PT Hadji Kalla menghadirkan sejumlah bukti surat dan saksi untuk memperkuat dasar penguasaan dan klaim hak perusahaan atas lahan tersebut.
“Pengadilan telah menyatakan bahwa kita adalah sebagai pihak pemenang dan sebagai pihak bezzitter,” kata Hasman.
Menurut Hasman, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah ketidaksesuaian batas-batas tanah yang dicantumkan GMTD dalam gugatannya dengan kondisi fisik objek tanah di lapangan.
Ketidaksesuaian tersebut terungkap setelah dilakukan pemeriksaan setempat atau peninjauan langsung terhadap lokasi yang menjadi objek sengketa.
Ia menyebut gugatan GMTD mengandung persoalan obscuur libel atau gugatan kabur karena batas-batas objek tanah yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini, itu sudah obscuur libel atau kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjukkan," katanya.
"Antara gugatan yang ditunjukkan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda,” jelasnya.
Kalla Klaim Kuasai Lahan Sejak Lama
Selain persoalan batas lahan, Hasman juga menyoroti riwayat dan dasar kepemilikan tanah yang digunakan GMTD.
Tim Advisor KALLA, Prof Hamid Awaluddin, mengungkapkan berdasarkan riwayat dokumen yang dimiliki perusahaan, Kalla telah memiliki sertifikat atas lahan tersebut sejak 1946.
Hamid juga memaparkan bahwa dalam perjalanan riwayat tanah tersebut, pihak James Riady pernah menyurati Kalla Group dengan maksud membeli tanah tersebut.
Namun, tawaran itu ditolak oleh pihak Kalla Group.
Setelah itu, pihak James Riady kembali mendatangi PT Hadji Kalla untuk menawarkan kerja sama, tetapi tawaran tersebut kembali ditolak.
Menurut Hamid, pada 1997, James Riady kemudian disebut memiliki Akta Jual Beli (AJB) atas tanah yang kini menjadi objek sengketa.
Perbedaan riwayat kepemilikan dan dokumen tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditindaklanjuti melalui langkah hukum berikutnya.
Hamid mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan manajemen PT Hadji Kalla untuk melaporkan dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu yang berkaitan dengan dokumen perolehan tanah oleh GMTD.
"Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan tim dari Haji Kalla untuk melakukan pelaporan atas dugaan yang dilakukan ahli waris GMTD (penggunaan surat palsu)/tidak terdapat data di kecamatan, data diperjualbelikan ke GMTD," ungkapnya.
Hamid menegaskan, PT Hadji Kalla tidak hanya mengandalkan dokumen sertifikat sebagai dasar klaim kepemilikan, tetapi juga menunjukkan penguasaan lahan secara faktual.
Menurutnya, perusahaan telah menempatkan penjaga di lokasi sejak awal penguasaan tanah dan secara rutin membayar mereka setiap bulan.
Bukti pembayaran berupa kuitansi bulanan juga masih disimpan perusahaan.
Selain itu, PT Hadji Kalla telah memasang papan bicara di lokasi sejak lama sebagai penanda bahwa
lahan tersebut berada dalam penguasaan perusahaan.
"Kita bahkan menggaji penjaga. Ada kuitansi pembayaran bulanan dari kami terhadap penjaga sejak awal tanah ini kami miliki," kata Hamid.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007 itu juga mengungkapkan bahwa PT Hadji Kalla secara konsisten membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut.
Meski pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, menurut Hamid, hal itu menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan sekaligus menunjukkan bahwa lahan tersebut selama ini dimanfaatkan dan berada dalam penguasaan PT Hadji Kalla.
Hindari kontak fisik
PT Hadji Kalla selama ini berupaya menghindari terjadinya konflik fisik dalam sengketa lahan tersebut.
"Kami menghindari adanya konflik fisik. Selalu menghindari. Dalam riwayat tanah ini, sejak dari dulu pihak Kalla sudah memiliki penjaga di sini," kata Hamid.
Namun, Kalla Group tetap akan mempertahankan hak atas tanah tersebut apabila ada pihak lain yang berupaya menguasainya.
“Kami punya hak yang terbukti secara formal dengan sertifikat, dan secara faktual kami hadir sejak dari dulu. Kami hindari konflik, kami tidak mau. Tapi kalau ada orang yang mau menduduki tanah kami, kami punya hak membela milik kami,” tegasnya.
Hamid menambahkan, perusahaan akan terus menempuh langkah hukum untuk mempertahankan haknya apabila muncul upaya lain yang dinilai merugikan kepentingan PT Hadji Kalla.
"Kalau mereka melakukan upaya lain, kita akan terus melawan,” tandasnya.
(*)
Tags: GMTD Hadji Kalla Hamid Awaluddin Kalla Group sengketa lahan Tanjung Bunga Tanjung Bunga Makassar
Baca juga
- GMTD Tegaskan Sertifikat Atas Lahan 16,4 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Berlaku, Ini Penjelasan Resminya
- Pemkot Makassar Gelar CSR Expo 2026, Sejumlah Perusahaan Hadirkan Produk Pemberdayaan
- LAZ Hadji Kalla Dampingi Enam Kelompok UMKM Desa Sadar Bone Urus Legalitas Produk
- Hadapi El Nino, LAZ Hadji Kalla Dorong Petani di Parigi Moutong Diversifikasi Usaha
- 100 Perempuan Makassar Ikuti Skrining Gratis Kanker Payudara, Siloam dan GMTD Kolaborasi
