KPK dan Kejati Lacak Ratusan Aset Bermasalah Milik Pemkot dan Pemprov Yang Diduga Bermasalah

Karebanusa, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan Tinggi Sulsel memeriksa ratusan aset milik Pemprov Sulsel dan Pemkot makasaar yang diduga bermasalah atau dikuasai pihak ke 3.  

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Tarmizi, saat ditemui di ruanganya mengatakan bahwa hal tersebut juga merupakan permintaan dari Gubernur Sulsel.  Permintaan tersebut secara spesifik untuk membantu Pemprov Sulsel menyelamatkan, menyelesaikan dan memulihkan aset yang bermasalah. Tarmizi mengatakan pihaknya saat ini tengah  melakukan verifikasi bentuk aset tersebut. 

Ada sebanyak 16 aset milik pemprov yang akan ditelusuri lebih lanjut. Namun menururtnya, untuk menelusuri lebih lanjut, pihaknya harus terlebih dahulu mendapat surat Yaitu surat kuasa khusus dari Gubernur.

Sementara itu, Walikota Makassar telah melaporkan ada 25 item aset, milik Pemkot yang diduga bermasalah. 

Hasil tinjauan bersama KPK pada Rabu (1/5/2019),telah ditemukan bukti awal bahwa ada beberapa bangunan, yang berdiri diatas lahan Pemkot. 

"Ada yang sudah dibanguni ruko, makanya ini yang harus kita verifikasi kembali dan kita data-data," bebernya.

Menurut Tarmizi dari 25 objek yang dilaporkan oleh Pemkot, setelah dilakukan verifikasi jumlahnya berkembang menjadi 700 objek. 

"Awalnya ada 25 aset yang dilaporkan Pemkot ke KPK. Tapi setelah dilakukan verifikasi jumlahnya berkembang hingga sekitar 700 aset," ujarnya. Meski begitu, Tarmizi mengatakan pohaknya belum bisa memastikan ke 700 aset itu dalam bentuk apa. 

Sekedar diketahui, Pada Rabu(1/5/2019) KPK bersama dengan Kejati turun langsung melihat aset yang diduga bermasalah. Dalam hal ini menurut Tarmizi, KPK memberikan Back up kepada kejati Sulsel selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN).