Kinerja APBN Regional Sulsel Meningkat, Berikut Keterangan Dirjen Pajak

KAREBANUSA.COM, Makassar - Di Februari 2023 kinerja APBN terjaga baik, dengan pendapatan tumbuh  sebesar 38,7 persen (yoy). Realisasi dana yang terjadi adalah Rp 419,6 triliun atau 17,0 persen dari APBN.

Belanja APBN tetap on-track dengan pertumbuhan 1,8 persen (yoy) dengan nominal Rp 287,8 triliun. Akibatnya, APBN surplus Rp 131,8 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB.

“Ini berarti geliat perekonomian Sulsel menuju arah yang positif,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, di Lantai 6 Gedung Keuangan Makassar II, Selasa (21/3/2023).

Perihal kondisi Perekonomian Terkini, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Global di bulan Februari 2023 mulai membaik, namun belum masuk ke zona ekspansif (masih di 50,0).

Beberapa negara berada dalam zona ekspansif, seperti Indonesia bersama Tiongkok, dan Vietnam yang pulih,

Purchasing Managers Index (PMI) sendiri adalah indikator bagi kegiatan perekonomian suatu negara yang dibuat melalui survei pada para purchasing manager di berbagai sektor bisnis yang ada.

PMI Manufaktur Indonesia sendiri berada pada level ekspansif 18 bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2).

Sementara, soal indikator perekonomian lainnya, tingkat inflasi Indonesia masih aman di level moderat (5,47 persen yoy atau 0,16 persen month to month), jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Belanja Negara

Per 28 Februari 2023, belanja negara Indonesia tercapai Rp 287,8 triliun atau 9,4 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8 persen (yoy).

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 T (8,1 persen dari Pagu), terdiri dari belanja K/L (Kementrian Negara/Lembaga) sebesar Rp 76,4 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp 106,2 triliun.

Belanja K/L dimanfaatkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L.

Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.

Dana TKD

Dari sisi dana Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai  28 Februari 2023 sebesar Rp 105,2 triliun (12,9 persen Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-4,8 persen (yoy)).

Ini dikarenakan adanya dana TKD yang masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda.

Usaha-Usaha Dirjen Pajak Meningkatkan Perekonomian

Dirjen Pajak mengelola desa pariwisata dan memantau harga komoditas. Selain itu, Dirjen Pajak juga menggenjot produksi Teh Nipah untuk diexpor ke luar negeri.

“Selain the nipah kami mengekspor komoditi lain, seperti ikan dari sulbar, cangkang sawit pengganti batu bara, batok kelapa, gula aren, dan lainnya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto

“Negara tujuan export kami antara lain Malaysia, Singapura, Jepang, dan Turki,” tambah Suminto.

“Kami melakukan edukasi untuk mempermudah export, tidak hanya di Sulbar tapi juga Jeneponto, Takabonerate, Parepare, hingga daerah terluar Sulsel,” tambahnya.(*/Dian)