BPBD Makassar Salurkan Air Bersih di 23 Titik, Enam Kecamatan Jadi Prioritas

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus bergerak memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan.

Sebanyak 23 titik di lima kecamatan menjadi sasaran distribusi bantuan air bersih pada Sabtu (22/8/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Makassar sesuai arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh respons secara cepat.

“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” tuturnya.

Distribusi air bersih dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang memengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit neraca air, penyusutan cadangan air tanah, hingga meningkatnya risiko kekeringan di kawasan permukiman.

Karena itu, Pemkot Makassar kembali mengaktifkan penyaluran air bersih sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat,” katanya.

Pada tahap awal, distribusi bantuan menyasar 23 titik yang tersebar di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.

Air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki ke sejumlah lokasi yang telah melalui proses asesmen BPBD dan dilaporkan mengalami kekurangan pasokan air.

“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” jelas Fadli.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Makassar turut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan stakeholder.

Unsur yang dikerahkan antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat, Palang Merah Indonesia atau PMI, serta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH.

Pemerintah juga mendorong seluruh unsur kecamatan untuk terlibat dalam penanganan kekeringan, termasuk melalui pengerahan mobil tangki untuk pengisian tandon dan distribusi air kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik.

Keenam wilayah tersebut adalah Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

“Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ungkapnya.

Kecamatan Tallo menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, terutama di Kelurahan Buloa.

Meski terdapat enam kecamatan yang menjadi wilayah prioritas, BPBD memastikan masyarakat dari kecamatan lain tetap dapat melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” katanya.

“Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” sambung Fadli.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.

Warga dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, atau hotline BPBD di nomor 08155112112.

“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.

Selain distribusi menggunakan mobil tangki, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah penanganan jangka menengah melalui penyediaan sumber air alternatif.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.

Keberadaan sumur dalam tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan air bersih menggunakan mobil tangki.

“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” sebutnya.

Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana atau Kaltana.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.

Fadli menegaskan penanganan kekeringan merupakan kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.

“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.

Pemerintah Kota Makassar memastikan intervensi akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Fadli mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan mengirimkan bantuan secepatnya.

“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkas Fadli.