Opini: Di Balik Kemegahan Tugu Ujung Aspal, Jeritan Abrasi Selayar

Oleh: Abdul Rahman Daeng Gus Dur

Penggiat Isu Inklusi dan Difabel Sulsel | Putra Asli Kepulauan Selayar

KAREBANUSA.COM, MAKASSAR – Debu dari aspal panas di Jalan Trans-Sulawesi mungkin telah settle, dan sorotan lampu kamera para jurnalis serta influencer yang memadati Desa Appatanah, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada awal Juni 2026 lalu telah padam. 

Gemuruh mesin scooter dalam gelaran Celebes Scooter Party yang mengiringi peresmian Tugu Titik Nol Ujung Aspal Selatan Sulawesi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, kini hanya tinggal gema kenangan dalam arsip berita daring. 

Secara permukaan, narasi yang dibangun pemerintah provinsi tampak sempurna: konektivitas tersambung, pariwisata menggeliat, dan Sulsel bangga memiliki ikon baru di ujung selatan pulau terbesar kedua di Indonesia ini.

Namun, bagi saya, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, seorang putra tanah Selayar yang sehari-hari bergelut sebagai penggiat isu inklusi dan hak-hak difabel, ada disonansi kognitif yang menyakitkan ketika menyaksikan euforia tersebut. 

Di balik beton tugu yang kokoh dan pita merah putih yang digunting dengan senyum lebar, terdengar suara rintihan tanah yang terus menerus dimakan laut. 

Ada jeritan warga pesisir yang dibiarkan bertarung sendirian melawan abrasi, sebuah bencana lambat (slow-onset disaster) yang tidak meledak seperti bom, namun menggerus harapan, ekonomi, dan masa depan mereka secara sistematis dan brutal.

Tulisan ini bukan sekadar keluhan lokal. Ini adalah kritik tajam berbasis data lapangan dan realitas sosial terhadap prioritas pembangunan di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. 

Ini adalah teguran keras bahwa negara, dalam hal ini pemerintah provinsi, sering kali "hadir" secara simbolis dalam seremoni-striking, namun "absen" secara substansial dalam perlindungan nyawa dan mata pencaharian rakyatnya. 

Kita merayakan titik akhir aspal, namun lupa bahwa di sisi lain garis pantai, infrastruktur perlindungan jiwa warga justru berada di titik nadir keruntuhannya.

1. Ilusi Pembangunan: Antara Ikon Pariwisata dan Realitas

Peresmian Tugu Ujung Aspal pada Juni 2026 ini seharusnya menjadi momentum refleksi besar bagi kita semua, bukan sekadar seremoni potong pita yang bersifat seremonial belaka. 

Ironisnya, di saat negara mengukuhkan diri dengan membangun tugu penanda kemajuan konektivitas fisik, masyarakat di sekitarnya justru kehilangan tanah pijakan mereka secara harfiah. 

Tanah tempat mereka berdiri, tanah tempat mereka menanam kelapa, cokelat, dan menggantungkan harapan ekonomi, sedang lenyap ditelan ombak.

Kami menilai, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada branding pariwisata dan pencitraan politik tanpa diimbangi penguatan infrastruktur mitigasi bencana yang mendasar adalah bentuk kelalaian negara yang serius. 

Anggaran daerah, yang bersumber dari keringat dan pajak rakyat, harusnya peka terhadap jeritan warga pesisir. Jika dana miliaran rupiah bisa dialokasikan dengan mudah untuk event berskala besar, konstruksi monumen estetis, dan promosi wisata, maka tidak ada alasan teknis maupun fiskal yang valid untuk menunda perbaikan infrastruktur anti-abrasi yang sudah lama dijanjikan dan sangat mendesak.

Pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman adalah: Apakah sebuah tugu beton bisa menahan ombak? Apakah foto bersama di atas tugu bisa mengembalikan lahan tambak yang hilang? Apakah kemeriahan Scooter Party bisa mengeringkan air rob yang masuk ke ruang tamu warga difabel yang tidak bisa lari cepat saat bencana datang? Jawabannya jelas: Tidak. Simbolisme tidak bisa menggantikan fungsi infrastruktur protektif.

II. ABRASI SEBAGAI KRISIS HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL

Mari kita bicara jujur dan apa adanya. Masyarakat Selayar tidak meminta belas kasihan. Kami tidak membutuhkan sumbangan sembako, bantuan tunai bersifat temporer, atau paket bantuan sosial yang biasanya muncul hanya setelah bencana terjadi dan media massa mulai meliput. Apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi hak konstitusional kami sebagai warga negara Indonesia, adalah keadilan alokasi anggaran.

Abrasi di pesisir Kepulauan Selayar bukan lagi sekadar fenomena alam biasa yang harus diterima sebagai takdir. Ia telah bermetamorfosis menjadi krisis infrastruktur dan krisis kemanusiaan. Ombak Laut Flores dan Selat Makassar yang semakin agresif akibat perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir, kini dengan leluasa mengikis kebun-kebun kelapa warisan leluhur, menghancurkan tambak udang dan bandeng yang menjadi sumber pendapatan utama, serta menggerus fondasi rumah-rumah penduduk hingga retak dan roboh. Kondisi ini terutama parah di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir timur-barat Selayar yang aksesnya sulit dan sering luput dari pantauan radar pembangunan pusat.

Ketika pemerintah provinsi bangga dengan pembangunan ikon pariwisata baru, pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: Di mana pos anggaran untuk pemecah ombak (breakwater) permanen yang dirancang dengan standar teknik sipil modern? Di mana revitalisasi talud pantai yang mendesak di titik-titik kritis seperti di Kecamatan Bontomanai, Bontoharu, hingga Pasimasunggu? Mengapa anggaran untuk mitigasi bencana terasa begitu minim dibandingkan anggaran untuk acara-acara seremonial?

Bagi penyandang difabel dan kelompok rentan lainnya di pesisir, abrasi adalah ancaman ganda yang mematikan. Ketika jalan akses rusak parah atau tergenang air rob akibat abrasi, aksesibilitas mereka lumpuh total. Seorang pengguna kursi roda, seorang tunanetra, atau seorang lansia dengan mobilitas terbatas, akan terjebak di dalam rumah mereka tanpa jalur evakuasi yang layak. Mereka tidak bisa berlari menghindari gelombang tinggi. Mereka bergantung sepenuhnya pada infrastruktur yang aman dan aksesibel. Jika infrastruktur dasar seperti tanggul pantai dan jalan desa pun tak mampu menahan gerusan laut, maka prinsip inklusi yang selama ini digaungkan hanyalah omong kosong belaka. Inklusi bukan hanya soal memasang ramp kursi roda di gedung pemerintahan yang megah di Makassar, tapi juga soal memastikan lingkungan hidup mereka di desa-desa pesisir aman dari bencana yang sebenarnya bisa dimitigasi dengan anggaran yang tepat dan political will yang kuat.

III. PROFIL PENULIS: SUARA DARI MARJINAL YANG SERING DIABAIKAN

Sebagai konteks, saya menulis ini bukan dari menara gading akademisi atau kantor birokrat yang ber-AC. Saya menulis ini dari tanah Selayar, sebagai Abdul Rahman Daeng Gus Dur, seorang penggiat isu inklusi dan difabel di Sulawesi Selatan. Perjuangan saya sehari-hari adalah memastikan bahwa suara-suara yang sering dianggap "berbeda" atau "minoritas" didengar dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pengalaman saya bekerja dengan komunitas difabel di Selayar membuka mata saya bahwa bencana alam tidak berdampak sama rata. Ia selalu paling keras menghantam mereka yang paling rentan: orang miskin, perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang difabel. Ketika abrasi datang, mereka yang pertama kali kehilangan segalanya. Namun, ketika anggaran dibagikan, mereka yang terakhir kali diingat, jika ?????? diingat.

Kehadiran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Selayar baru-baru ini, meski disambut hangat oleh sebagian elit lokal dan pelaku wisata, meninggalkan rasa pahit di kalangan masyarakat akar rumput. Kami melihat sendiri bagaimana protokol keamanan dan kemewahan acara peresmian Tugu Ujung Aspal kontras tajam dengan kondisi rumah-rumah warga beberapa kilometer dari lokasi acara yang atapnya bocor dan halamannya tergenang air laut. Kontras ini bukan kebetulan; ia adalah cerminan dari prioritas pembangunan yang timpang.

IV. ANALISIS KEBIJAKAN: MENGAPA ANGGARAN MITIGASI TERPINGGIRKAN?

Dalam analisis kebijakan publik, sering kali terjadi apa yang disebut sebagai "bias visibilitas". Proyek-proyek yang terlihat mencolok, bisa dipotong pitanya, dan bisa dijadikan latar foto pejabat, cenderung lebih diprioritaskan daripada proyek-proyek "tak terlihat" seperti penguatan tanggul bawah tanah, drainase kompleks, atau pemecah ombak yang fungsinya hanya terasa saat bencana tidak terjadi.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang dekat dengan milenial dan digital, tampaknya terjebak dalam jebakan pencitraan instan. Peresmian Tugu Ujung Aspal adalah konten media sosial yang sempurna: visualnya indah, pesannya progresif (konektivitas), dan eventnya menarik (Scooter Party). Namun, mitigasi abrasi adalah pekerjaan rumah yang membosankan, mahal, memakan waktu lama, dan tidak memberikan kepuasan instan secara politis.

Padahal, dalam jangka panjang, biaya akibat kelalaian mitigasi abrasi jauh lebih besar daripada biaya pembangunannya. Kerugian ekonomi akibat hilangnya lahan pertanian, kerusakan rumah, dan penurunan produktivitas nelayan setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Belum lagi biaya sosial dan psikologis bagi warga yang hidup dalam ketakutan konstan bahwa rumah mereka akan hanyut ke laut.

Kami menuntut transparansi. Kami ingin melihat rincian APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Berapa persen yang dialokasikan untuk mitigasi bencana di kabupaten kepulauan? Berapa banyak proyek pemecah ombak yang benar-benar selesai dan berfungsi efektif di Selayar dalam lima tahun terakhir? Atau apakah anggaran tersebut lebih banyak habis untuk studi banding, rapat koordinasi, dan proyek-proyek kosmetik lainnya?

V. DAMPAK SOSIAL-EKONOMI: PETANI DAN NELAYAN DI UJUNG TANDUK

Dampak abrasi di Selayar bukan hanya soal hilangnya tanah. Ia adalah soal hilahnya identitas dan mata pencaharian. Bagi petani kelapa dan cokelat di pesisir, pohon-pohon yang tumbang ke laut adalah tabungan pensiun mereka yang lenyap. Bagi nelayan, abrasi merusak ekosistem pesisir yang menjadi tempat ikan bertelur, sehingga hasil tangkapan menurun drastis.

Keluarga-keluarga ini sudah berjuang keras bertahan di tengah keterbatasan akses pasar dan fluktuasi harga komoditas. Ketika negara gagal menyediakan perlindungan infrastruktur, mereka merasa dikhianati. Mereka membayar pajak, mereka mendukung demokrasi, tetapi mereka tidak mendapatkan imbal balik berupa keamanan dasar.

Khusus bagi komunitas difabel di daerah-daerah ini, dampaknya lebih mengerikan. Banyak dari mereka yang bergantung pada bantuan keluarga atau usaha kecil-kecilan di rumah. Ketika rumah mereka terancam abrasi, mereka kehilangan tempat berlindung sekaligus tempat berusaha. Akses terhadap bantuan bencana juga sering kali tidak ramah difabel; informasi ?????asi tidak tersedia dalam format braille atau bahasa isyarat, tempat penampungan tidak aksesibel, dan distribusi bantuan tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka.

Inilah wajah ketidakadilan yang nyata. Dan inilah yang harus dihentikan oleh Gubernur Sulsel.

VI. TUNTUTAN KONKRIT: DARI RETORIKA KE AKSI NYATA

Kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kami menyampaikan kritik ini bukan untuk menjatuhkan martabat Anda sebagai pemimpin, melainkan untuk mengingatkan Anda pada amanah konstitusi yang Anda emban. Rakyat Selayar, khususnya mereka yang terdampak abrasi dan kaum difabel, menuntut langkah-langkah konkret berikut:

1.  Prioritas Anggaran Mitigasi Abrasi yang Signifikan:

    Alokasi APBD Provinsi Sulsel harus segera direvisi atau diperkuat untuk mengarahkan dana besar bagi pembangunan infrastruktur pertahanan pantai yang kokoh di titik-titik kritis di seluruh Kepulauan Selayar. Kami tidak ingin mendengar janji "akan dikaji". Kami ingin melihat tender dibuka, kontraktor bekerja, dan beton tertanam. Bukan hanya proyek kosmetik atau penanaman mangrove skala kecil yang tidak memadai untuk menahan abrasi akut.

2.  Evaluasi Tata Ruang Pesisir Berbasis Inklusi:

    Libatkan komunitas lokal, termasuk organisasi difabel dan kelompok perempuan, serta ahli lingkungan dan teknik sipil independen, dalam merancang ulang kawasan pesisir yang terdampak. Perencanaan harus berbasis prinsip inklusif yang melindungi kelompok rentan. Pastikan setiap infrastruktur pertahanan pantai juga mempertimbangkan aksesibilitas bagi difabel.

3.  Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan:

    Hentikan budaya pembangunan yang hanya mengejar target seremonial dan pencitraan. Buat dashboard publik yang memantau progress pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di Selayar. Ukur keberhasilan kepemimpinan Anda dari berkurangnya kerugian warga akibat bencana, dari jumlah hektar lahan yang berhasil diselamatkan, dan dari meningkatnya rasa aman warga, bukan dari banyaknya tugu yang diresmikan atau event yang digelar.

4.  Penanganan Darurat untuk Titik Kritis:

    Untuk titik-titik abrasi yang sudah sangat parah dan mengancam langsung permukiman, lakukan penanganan darurat segera dengan anggaran cadangan bencana. Jangan tunggu sampai rumah warga roboh baru Anda datang untuk memberikan santunan. Pencegahan jauh lebih murah dan lebih manusiawi daripada pemulihan.

5.  Pelibatan Aktif Komunitas Difabel dalam Rencana Kontinjensi Bencana:

    Pastikan bahwa rencana kontinjensi bencana di Selayar inklusif. Latih aparat desa dan tim SAR lokal untuk menangani evacuasi difabel. Sediakan alat bantu dan jalur evakuasi yang aksesibel di semua daerah rawan bencana.

VII. REFLEKSI: SEJARAH AKAN MENCATAT APA?

Selayar tidak butuh lebih banyak tugu. Selayar butuh tembok pertahanan yang nyata. Selayar butuh gubernur yang mendengar suara ombak yang menghantam rumah warganya, bukan hanya suara tepuk tangan di atas panggung peresmian.

Sebagai putra Selayar, saya berdiri di sini, bersama ribuan warga lainnya, menagih janji keadilan. Kami mengingatkan Bapak Gubernur, bahwa sejarah tidak akan mencatat seberapa megah tugu di Ujung Aspal, seberapa ramai Scooter Party yang digelar, atau seberapa bagus foto-foto yang beredar di Instagram. Sejarah akan mencatat apakah pemimpinnya hadir saat tanahnya habis terkikis. Sejarah akan mencatat apakah Anda memilih untuk membangun ikon atau menyelamatkan nyawa.

Kami berharap, kunjungan Bapak ke Selayar pada Juni 2026 ini bukan menjadi kunjungan terakhir yang hanya meninggalkan kenangan manis sesaat, melainkan menjadi titik balik dimana perhatian negara benar-benar tertuju pada penderitaan rakyatnya. Kami menunggu tindakan nyata. Kami menunggu anggaran yang turun. Kami menunggu infrastruktur yang terbangun.

Jika tuntutan ini diabaikan, maka jangan salahkan rakyat jika suatu saat mereka mengecam ketidakhadiran negara di saat mereka paling membutuhkannya. Karena saat itu, tugu Ujung Aspal hanya akan menjadi monumen kesombongan penguasa di atas reruntuhan harapan rakyat.

Selayar menunggu. Laut tidak menunggu. Waktu kita hampir habis.

Penulis adalah Abdul Rahman Daeng Gus Dur, penggiat isu inklusi dan difabel di Sulawesi Selatan, serta putra asli Kabupaten Kepulauan Selayar. Tulisan ini merefleksikan pandangan pribadi penulis dan komunitas yang terdampak.